Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Menko Darmin: Jokowi Undang Seluruh Kepala Daerah Karena Masalah Ini

Oleh: Redaksi Bernas•13 Maret 2018
Menko Darmin: Jokowi Undang Seluruh Kepala Daerah Karena Masalah Ini
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"YOGYAKARTA Bernas id Presiden Joko Widodo berencana mengundang seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD ke Istana pada pekan depan Hal ini diungkapkan oleh Menteri..."

🗓️ Dipublikasikan pada 13 Maret 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

YOGYAKARTA, Bernas.id ? Presiden Joko Widodo berencana mengundang seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD ke Istana pada pekan depan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution.

Darmin mengatakan Presiden Joko Widodo akan meminta kepala daerah membentuk satgas perizinan untuk memudahkan proses investasi di daerah.

“Presiden pekan depan akan undang seluruh kepala daerah dan ketua DPRD, akan memerintahkan bentuk satgas. Di provinsi masih ada 3-4 yang belum, di kabupaten/kota masih banyak,” ujar Menko Darmin, dalam acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional di The Alana Yogyakarta Hotel, Yogyakarta, Selasa (13/3/18).

Baca Juga Jokowi: Ekspor Masih Kalah, Belum Lagi Investasi

Menurut Darmin, daerah merasa berwenang penuh terkait perizinan karena berlakunya otonomi daerah.

Meski begiu, Presiden tetaplah menjadi penanggungjawab tertinggi dalam pemerintahan.

“Di undang-undangnya, gubernur dan bupati/walikota memang tidak disebut sebagai pembantu, tapi kalau dilihat dalam penjelasannya tidak berbeda dengan itu, pemerintah daerah itu kepala daerah plus DPRD dan di atasnya presiden sehingga presiden berwenang mengawasi dan membuat peraturan, seperti dalam standar perizinan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Darmin mengharapkan satgas di daerah-daerah bisa mereformasi perizinan, yakni dengan menyederhanakan proses perizinan. Dikatakan Darmin, investor mengeluhkan lamanya mendapat izin. Kini, proses perizinan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres), sehingga perizinan bisa dibuat sesederhana mungkin.

Baca Juga Tingkatkan Investasi, 3 Kawasan Industri di Indonesia Ditawarkan ke Singapura

Selain itu, pemerintah juga menginisiasi online single submission (OSS) untuk memberikan kemudahan bagi investor hingga ke daerah.

Pemerintah juga menyiapkan skema insentif investasi yang lebih menarik lagi bagi investor. Seperti kebijakan tax holiday (pembebasan pajak) dan tax allowence (pengurangan pajak)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram