BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

3 Prinsip Utama Program Padat Karya Tunai Untuk Desa! Warga Indonesia Harus Tahu!

Bernas id Mulainya program padat karya tunai di desa desa seluruh Indonesia digaungkan sejak 2018 Prinsicash for work atau nama lain dari program ini...

Sabtu, 17 Februari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 16 Februari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Bernas.id – Mulainya program padat karya tunai di desa-desa seluruh Indonesia digaungkan sejak 2018. Prinsip cash for work atau nama lain dari program ini diharapkan mampu menyerap pengangguran yang ada. Program pembangunan desa yang dilakukan utamanya oleh Kementerian Desa PDTT serta Kementerian PUPR ditujukan untuk dua hal yakni pengangguran yang berkurang sekaligus pembangunan yang meningkat.

Beberapa pihak masih meragukan hal ini.

Apakah prinsip utama dari program ini? Apa saja bahan utama dari program tersebut? Berikut tiga prinsip utamanya:

1.

Swakelola;

Istilah ini bukan istilah asing bagi pengadaan barang dan jasa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya, swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Begitupula yang terjadi pada dana desa. Dana sebesar 60 triliun ini dilakukan secara mandiri oleh desa setempat yang bekerja sama dengan kementerian terkait.

Mulai perencanaan hingga pengerjaannya dilakukan secara swakelola. Namun, untuk pengawasannya, demi keamanan pengelolaan dana, tentu saja ada lembaga pengawasan daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.

2. Penyerapan tenaga kerja setempat;

Per Agustus 2017 lalu, tingkat pengangguran di Indonesia meningkat sampai 7 juta orang.

Usia produktif yang diharapkan mampu berkontribusi bagi Indonesia malah memberikan rapor merah pada negara.

Untuk itulah, rencana pemerintah sejak beberapa bulan lalu terkait pembangunan desa dihubungkan dengan tingkat pengangguran.

Banyaknya proyek diharapkan ikut serta dalam pemakaian tenaga kerja setempat.

Pekerja juga tidak perlu khawatir dengan upah karena ada mekanisme yang sudah diatur, yakni pembayaran cicilan sebanyak tiga kali. Pertama 20 persen, kedua 40 persen, dan terakhir 40 persen.

3. Penggunaan bahan baku setempat.

Dana yang diberikan oleh pemerintah menjadi dana terbesar sepanjang sejarah perdesaan.

Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memajukan desa. Faktor majunya desa diukur dari infrastruktur, produk/hasil, dan tentu sumber daya manusianya.

Ketika SDM sudah terpenuhi, penggunaan bahan baku yang dihasilkan dari desa itu sendiri diharapkan mendukung pembangunan desa.

Seluruh warga Indonesia sangat mengharapkan penggunaan dana desa sebesar 60 triliun dimaksimalkan dengan baik.

Tahun baru 2018 ini, masyarakat tidak hanya menyimpan harapan saja untuk pemerintah, tetapi juga mengharapkan pemerintah merealisasikannya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan