Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Kepala Daerah Ditangkap KPK, Mendagri: Seharusnya Sudah Paham Area Rawan

Oleh: Redaksi Bernas•16 Februari 2018
Kepala Daerah Ditangkap KPK, Mendagri: Seharusnya Sudah Paham Area Rawan
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah agar memahami area rawan korupsi yang harus dihindari da..."

🗓️ Dipublikasikan pada 16 Februari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah agar memahami area rawan korupsi yang harus dihindari dalam mengambil sejumlah kebijakan. Sayangnya, pesan ini justru kerap diabaikan.

“Sering kami sampaikan (area rawan korupsi) secara resmi dan tertulis di forum diklat kepala daerah, forum pengawasan dengan KPK, Irjen Kemendagri, BPK, dan BPKP. Harusnya pejabat pusat dan daerah sudah paham,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (16/2/18).

Pihaknya menambahkan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan juga sudah dibuat.

Sistem itu untuk mengatasi suap dan penerimaan gratifikasi.

Meski demikian, mendagri menilai masih ada banyak kepala daerah uang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala daerah ditengarai melakukan suap kepada anggot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penganturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau masih ada (kepala daerah) terkena OTT penegak hukum, ya kembali ke individunya,” ungkapnya.

Baca Juga Marak Calon Kepala Daerah Kena OTT KPK, Ini Kecurigaan Fahri Hamzah

Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief Mulya Eddie menyatakan kepala daerah seharusnya tidak perlu terlibat kasus suap APBD.

Menurutnya, ketika DPRD tidak sepakat dengan anggaran yang diajukan kepala daerah, maka kepala daerah bisa menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram