BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

TEKNOLOGI

Dari Desa untuk Indonesia yang Lebih Bermakna dan Berdaya

dari desa untuk indonesia,Besarnya dana desa menjadi harapan bagi negara untuk mengerek pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.....

Rabu, 14 Februari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 13 Februari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita teknologi terbaru →

Bernas.id – Tahun 2018 merupakan tahun keempat bagi pemerintahan Kabinet Kerja untuk mewujudkan Nawacita yang telah menjadi komitmen bagi pemerintah guna membangun kawasan terdepan Indonesia sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. Sejak tahun 2014, pemerintahan Kabinet Kerja kembali memfokuskan posisi desa sebagai salah satu prioritas dalam agenda Nawacita. Nawacita poin ketiga yang menyatakan “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” telah mampu mengubah paradigma pembangunan yang awalnya dimulai dari perkotaan kini telah berubah menjadi pembangunan yang dimulai dari pinggiran atau desa.

Lebih dari itu, perlunya desa mendapat fokus dan perhatian pemerintah dalam agenda pembangunan dikarenakan kemajuan perekonomian desa akan berdampak terhadap kemajuan perekonomian Indonesia secara keseluruhan sehingga menjadi suatu keharusan bagi negara untuk mengakui keberadaan desa karena bagaimanapun desa merepresentasikan sebuah negara.

Sebagai bukti dan wujud kehadiran pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, pemerintahan Kabinet Kerja pada tahun 2014 telah melahirkan sebuah instrumen baru untuk desa guna memperkuat keberadaan masyarakat desa secara komprehensif sekaligus memberikan sebuah legitimasi atau pelimpahan wewenang kepada desa untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Instrumen tersebut adalah lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberikan bantuan langsung dari keuangan negara melalui kebijakan dana desa.

Dana desa merupakan dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dalam implementasinya melibatkan beberapa kementerian/lembaga negara terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Besarnya dana desa menjadi harapan bagi negara untuk mengerek pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan dana desa merupakan anggaran yang paling besar dibandingkan dengan anggaran bansos lainnya. Selain itu, program dana desa telah dikhususkan untuk menyasar elemen masyarakat sehingga dengan adanya dana diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi desa yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Namun, dalam perjalanannya untuk mewujudkan perubahan Indonesia sesuai yang dicita-citakan dalam Trisakti yaitu “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan” ternyata masih menemui kendala.

Kendala utamanya yaitu masih rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah sebagai dampak dari pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dan belum adanya sinkronisasi antara kebijakan dan program nasional dengan kebijakan dan program daerah yang mengakibatkan pengeluaran APBD dan APBN untuk daerah menjadi kurang efektif.

Lebih lanjut, ternyata dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa juga masih banyak daerah yang belum mampu menyajikan laporan pertanggungjawaban sehingga sebagai akibatnya terjadi penundaan pencairan dana desa pada tahap selanjutnya.

Dalam hal ini, yang perlu menjadi fokus bersama adalah tentang bagaimana kesiapan desa untuk menerima anggaran yang besar dari negara demi terwujudnya Nawacita poin ketiga. Diperlukan berbagai regulasi mulai dari pusat hingga ke level desa untuk mengawal program dana desa tersebut agar tidak menimbulkan inefektivitas dalam perjalanannya.

Di samping itu, adanya penggelontoran dana desa yang melibatkan beberapa kementerian atau lembaga negara perlu adanya sinergisitas dan kolaborasi antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih peranan.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita TeknologiPilar Inovasi