Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ini Komentar Mahfud MD Soal KPK yang Disebut Lembaga Eksekutif

Oleh: Redaksi Bernas•8 Februari 2018
Ini Komentar Mahfud MD Soal KPK yang Disebut Lembaga Eksekutif
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengomentari putusan MK tentang Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, putusan itu bertentan..."

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Februari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengomentari putusan MK tentang Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, putusan itu bertentangan dengan putusan MK sebelumnya.

Dalam putusan yang diketok pada Kamis (8/2/18) kemarin, MK menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif sehingga merupakan objek dari hak angket DPR. Mahfud MD mengingatkan bahwa sebelumnya sudah ada empat putusan MK yang menegaskan MK bukanlah bagian dari eksekutif.

“Jadi putusan MK kemarin itu bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya,” ujar Mahfud MD, Jumat (9/2/18).

Putusan yang dimaksud Mahfud adalah putusan atas perkara nomor PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011.

Empat putusan tersebut juga sempat disinggung oleh empat hakim MK yang menyatakan disssenting opinion atau perbedaan pendapat dalam sidang putusan kemarin.

Keempat putusan itu menegaskan KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Dan putusan-putusan itu sifatnya inkrah juga,” tegas Mahfud.

Mahfud menambahkan, dalam pembuatan sebuah Undang-Undang, maka UU yang baru dibentuk bisa menghapus UU lama. Namun, hal serupa tidak berlaku di pengadilan.

“Kalau di pengadilan putusan lama itu tak bisa dihapus dengan putusan baru. Yang berlaku itu yang pertama karena sudah inkrah,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud Pansus Angket KPK yang dibentuk DPR tak bisa menggunakan putusan MK terbaru ini sebagai legitimasi.

Karena saat pansus angket dibentuk, masih berlaku putusan MK sebelumnya dimana KPK bukan dianggap sebagai lembaga eksekutif. 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram