BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ketua MK Harus Mundur

Bernas id Institusi Mahkamah Konstitusi MK kembali tercoreng Ironisnya pencorengnya kembali dilakukan ketua MK Setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar divonis...

Selasa, 30 Januari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 29 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Bernas.id – Institusi Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tercoreng. Ironisnya, pencorengnya kembali dilakukan ketua MK. Setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar divonis hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada tahun 2014 silam, karena kasus korupsi, kali ini dilakukan Ketua MK yang masih aktif, Arief Hidayat.

Meski bukan kasus korupsi, selama menjabat sebagai Ketua MK, Arief Hidayat telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Maka, hakim kelahiran Semarang dan lulusan FH Undip ini pun didesak mundur oleh berbagai pihak.

Ketika hakim MK, Patrialis Akbar, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada tahun 2014,masyarakat pencari keadilan makin tidak percaya terhadap lembaga hukum di negeri ini. MK sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi yang terhitung masih muda usianya, harus kehilangan wibawanya akibat ulah hakim nakal.

Padahal, menjadi keharusan bagi hakim konstitusi menjadi benteng terakhir bagi publik dalam memperjuangkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan.

MK kemudian merangkak memperbaiki citranya. Namun, marwahnya kembali tercoreng tatkala Ketua MK, Arief Hidayat, tersangkut pelanggaran kode etik. Selama menjabat sebagai Ketua MK, Arief Hidayat terbukti melakukan beberapa pelanggaran kode etik.

Pertama, Arief diketahui pernah mengirimkan katabelece atau surat pendek kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung, Widyo Pramono, pada tahun 2015.

Arief memintanya untuk membina salah seorang kerabatnya yang menjadi Jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek (Jawa Timur).

Isi katabelece adalah agar Widyo Pramono menempatkan salah seorang kerabat Arief menjadi anak buah Widyo. “Mohon titip dan dibina, dijadikan anak Bapak,?

tulis Arief Hidayat dalam katabelecenya.

Kerabat Arief yang “dititipkan” saat itu sedang bertugas di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, dengan pangkat Jaksa Pratama/Penata Muda IIIC.

Buntut dari katabelece tersebut, Arief diputus bersalah oleh Dewan Etik MK dan dijatuhi teguran lisan pada tahun 2016.

Perkara kedua, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Arief lantaran terbukti menemui politikus dan Anggota DPR RI pada November 2017. Pertemuan tersebut diduga terkait pemilihan hakim konstitusi perwakilan DPR RI dan pemilihan Ketua MK. Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah Pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Arief dilaporkan telah melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR, Rabu (6/12/2017).

Atas putusan tersebut, Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief.

“Pada 11 Januari 2018, Dewan Etik menuntaskan pemeriksaan dan hasilnya menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggar kode etik ringan. Oleh karena itu, Dewan Etik menjatuhkan sanksi teguran lisan,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, saat memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Menurut Fajar, Arief menghadiri pertemuan tersebut tanpa undangan secara resmi dari DPR, melainkan hanya melalui telepon. Dewan Etik MK menjatuhkan teguran lisan akibat pelanggaran ringan karena hakim terlapor itu menghadiri pertemuan di Midplaza dengan pimpinan Komisi III DPR tanpa surat undangan resmi, hanya melalui telepon. “Maka dalam poin ini dipandang sebagai pelanggaran etik ringan,” jelas Fajar.

Lobi-lobi tersebut diduga kuat bertujuan agar DPR mendukung diri Arief sebagai calon tunggal hakim konstitusi dan kemudian dipilih sebagai hakim konstitusi perwakilan DPR RI untuk periode 2018-2023.

Ironisnya, dalam rangkaian pemeriksaan, Arief dinyatakan tidak terbukti melakukan lobi-lobi politik saat bertemu dengan Pimpinan komisi III.

“Dalam rangkaian pemeriksaan tidak terdapat bukti bahwa hakim terlapor melakukan lobi-lobi politik,” kata Fajar.

Meski Arief Hidayat hanya dikenakan sanksi teguran lisan, namun dugaan lobi-lobi tersebut semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada MK.

Sebelumnya, Arief Hidayat memberi klarifikasi bahwa pertemuannya dengan Anggota Komisi III DPR sudah melalui izin dari Dewan Etik MK. Dia juga tidak pernah mempermasalahkan laporan yang ditujukan ke Dewan Etik MK. “Ya boleh saja (kalau mau periksa).

Setiap kali saya juga ketemu Dewan Etik biasa saja. Tanya Dewan Etik. Saya enggak tahu.

Bisa saja semuanya laporan. Setiap hakim juga pernah dilaporkan ke Dewan Etik. Enggak ada masalah,” tutur Arief.

Lobi Politik

Keputusan Dewan Etik MK tersebut berawal dari laporan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi.

Koalisi ini menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua MK, Arief Hidayat, sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR, Rabu (6/12/2017).

Anggota koalisi, Tama S Langkun, yang mengutip laporan media massa pada November hingga Desember 2017, Arief Hidayat diduga melakukan lobi kepada anggota Komisi III DPR RI, pimpinan fraksi di DPR RI, dan pimpinan partai politik.

“Laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi, karena Terlapor (Arief Hidayat) diduga memberikan janji kepada pihak lain yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara,” ujar Tama yang juga aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Informasi yang diterima ICW menyebutkan, patut diduga Arief Hidayat menjanjikan akan menolak Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) jika Arief Hidayat, terpilih kembali menjadi Ketua MK. Perkara itu berkaitan dengan pengujian keabsahan Panitia Khusus Angket DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap KPK.

Tindakan Arief Hidayat selaku Ketua MK juga dinilai melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim MK.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan,?Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan?.

Didesak Mundur

Selain Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi, sejumlah kalangan kemudian mendesak Arief HIdayat mundur dari jabatannya sebagai ketua MK. Mereka adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), Malang Corruption Watch (MCW), Koalisi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM), dan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) serta sejumlah pengamat hukum.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatan Ketua MK. “Hanya dengan mundur dari jabatannya, Arief Hidayat dapat berkontribusi dalam perbaikan MK ke depan,” ujar koordinator Koalisi, Wahidah Suaib, dalam konferensi pers di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/1). Koalisi menilai perilaku Arief sudah tidak mencerminkan sikap negarawan maupun prinsip integritas yang seharusnya dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim konstitusi.

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), M Fahrudin A, mengatakan pihaknya bersama dengan koalisi masyarakat peduli MK juga mengkritisi kasus yang mendera MK.

Ada empat poin yang disampaikan. Pertama, mendesak mundur Ketua MK Arief Hidayat karena melakukan sejumlah pelanggaran etik dan gagal mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap MK.

Kedua, meminta kepada MK untuk melakukan evaluasi secara besar besaran.

Ketiga, mendesak Hakim MK untuk melakukan intropeksi, menjaga integitas dan menjadi negarawan demi mengembalikan dan mengaga martabat mahkamah konstitusi.

Keempat, memperkuat kewenangan Dewan Etik MK dalam melakukan pengawasan.

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) mendesak Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatan ketua MK dan hakim konstitusi. “Sebagai bentuk kecintaan kami terhadap MK, kami telah menyerahkan 'surat cinta' kepada Ketua MK, meminta pengunduran dirinya,” kata Ketua PP IPM Muhammad, Irsyad.

Tidak Pantas

Sementara itu, Mantan pimpinan Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, menjelaskan bahwa Arief Hidayat yang dua kali dikenakan sanksi etik oleh Dewan Etik MK sudah tak pantas memimpin MK, karena pelanggaran Arief sudah fatal. Pertama, Arief dinilai melanggar UUD 1945 dan UU MK, yaitu pasal 24 C ayat 5 UUD 1945 tentang keharusan memenuhi syarat integritas dan tidak tercela, juncto pasal 15 huruf a UU MK No. 24 Tahun 2003, dan pasal 21 ayat (3) tentang Sumpah dan Janji Ketua MK sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011, serta UU No. 1 Tahun 2013.

Kedua, kata Suparman, Ketua MK Arief Hidayat melanggar Peraturan MK No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim MK, yaitu pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang keharusan menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Seorang ketua MK juga diharuskan menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sedangkan Pasal 3 ayat (1) huruf (d) menyebutkan; keharusan menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan, serta pasal 3 ayat (3) huruf (b) tentang herusan berupaya menjadi contoh teladan dalam kepatuhan kepada hukum dan norma-norma lainnya.  

Ketiga, lanjut Suparman, Arief melanggar The Bangalore Principles yang telah diadopsi oleh Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu: (1) Prinsip Independen. “Bahwa hakim MK Arief Hidayat telah hadir dalam pertemuan dengan DPR Komisi III menjelang pemilihan dirinya sebagai hakim MK periode berikutnya sehingga patut diduga Arief tidak atau setidak-tidaknya tidak bisa dipercaya independen dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menempatkan DPR sebagai pihak dalam pengujian UU. Sekaligus rentan untuk diintervensi oleh kekuasaan legislatif (DPR),” paparnya.

Menurut Suparman, Arief juga dianggap melanggar Prinsip Ketakberpihakan. Bahwa hakim MK Arief Hidayat, ujar dia, sudah tidak menjalankan kewajiban melaksanakan kewenangan tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak, serta tidak menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.

Selain itu, Arief juga dinilai melanggar Prinsip Integritas.

Bahwa hakim MK Arief Hidayat sudah tidak menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak, serta tidak mentaati keharusan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah.

Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.

Arief juga dinilai telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Bahwa hakim MK Arief Hidayat melanggar keharusan menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan, serta sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat. “Serta tidak mentaati keharusan menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah,” terang Suparman.

Tragedi Moral dan Runtuhnya Wibawa MK

Mantan Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, mengaku miris dengan posisi ketua MK, yang berulang kali mencoreng institusi tersebut.

Pertama dilakukan Akil Mochtar, kedua oleh Patrialis Akbar, dan kini dilakukan Arief Hidayat. “Sangat ironis, tragis.

Makin melengkapi sejumlah pejabat tinggi bertopeng negarawan, penegak hukum berkarakter budak dan politisi koruptor demokrasi,” ujarnya.

Busryo juga menyarankan agar Arief Hidayat mundur dari jabatan. “Dengar dan perhitungkan desakan moral kekuatan masyarakat sipil agar Anda segera mundur sebagai hakim MK. Hak moral konstitusional Anda maupun kroni-kroni Anda sudah hilang.

Tiga kali tragedi moral di MK ini seharusnya sebagai pelajaran terakhir bagi Presiden, DPR dan MA untuk pemilihan hakim MK di masa mendatang,” saran Busyro.

Sementara, Profesor Riset dari LIPI, Syamsuddin Haris, menyatakan Arief Hidayat harus mundur pada kesempatan pertama ketika yang bersangkutan patut diduga melanggar etik. Arief Hidayat seharusnya tidak perlu menunggu sidang dan bahkan teguran Dewan Etik kemudian baru mundur. “Di sisi lain, para hakim MK lainnya perlu mengancam untuk mundur jika Arief Hidayat tidak kunjung mundur, karena ini menyangkut kewibawaan para hakim sebagai “Wakil Tuhan” dan institusi MK sebagai benteng terakhir peradilan,” ungkapnya.

Syamsuddin Haris melanjutkan, “Membiarkan Arief Hidayat bertahan dengan jabatannya, saya kira sama halnya dengan membiarkan keruntuhan MK itu sendiri. Apalagi sebelumnya sudah ada kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar yang mempermalukan MK?.

Sedangkan praktisi Hukum, Hermawanto, menyatakan hakim dan pengadilan dihormati karena ketinggian menjaga keluhuran moral dan hukum diatas kepentingan pribadi dan golongannya. “Lalu apa yang bisa kita harapkan pada kewibawaan pengadilan manakala hakimnya terbukti melanggar nilai-nilai luhur sebagai seorang hakim, apalagi posisi sebagai ketua.

Ini masalah besar bagi kita yang sedang membangun peradilan yang bersih dan berwibawa,” terangnya.

Sengketa Pilkada 2018

Jika tak dilakukan pergantian Ketua MK, publik khawatir citra dan wibawa MK akan dipertanyakan saat menangani sengketa-sengketa perkara Pilkada 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019. Ini diingatkan Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Veri Junaidi. Dia memperkirakan MK akan menghadapi tantangan berat dalam Pilkada Serentak 2018.

Tantangan tersebut berupa sengketa perselisihan hasil pilkada yang harus diselesaikan di MK.

Veri menyebutkan data bahwa terjadi peningkatan persentase sengketa pilkada yang dilaporkan ke MK pada tahun 2015 dan 2017. Pada 2015, dari 264 daerah yang menggelar pilkada serentak, jumlah perkara sengketa pilkada yang diajukan ke MK sebanyak 152 perkara (57,5 persen). Pada pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, jumlah perkara sengketa pilkada yang masuk ke MK sebanyak 60 perkara (59 persen).

“Pada pilkada serentak tahun 2018 tercatat ada 171 daerah menggelar pilkada serentak.

Dengan beberapa indikator, kami memprediksi sangat mungkin akan terjadi peningkatan persentase perselisihan hasil pilkada di MK,” ujar Veri dalam sebuah diskusi di kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (3/1).

Dia menjabarkan ada dua indikator yang menjadi dasar prediksi peningkatan persentase jumlah perkara sengketa pilkada di MK. Pertama, mengenai ambang batas selisih perolehan suara yang menjadi penentu apakah sebuah perkara bisa diproses atau dihentikan.

Pada Pilkada 2015, ketika awal pemberlakuan ambang batas tersebut, jumlah perkara yang masuk ke MK mencapai 57,5 persen dari total daerah yang menggelar pilkada serentak. Sedangkan pada Pilkada 2017, meskipun ada sejumlah pengecualian untuk beberapa kasus, namun persentase perkara yang masuk naik menjadi 59 persen dari total daerah yang menggelar pilkada serentak. (zak)

Tag:#mahkamah konstitusi#ketua mk#akil mochtar#mundur#integritas mk

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Ketua MK Harus Mundur”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan