Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Gerindra Anggap Pengangkatan Plt Dari Unsur Polri Di Luar Kelaziman

Oleh: Redaksi Bernas•25 Januari 2018
Gerindra Anggap Pengangkatan Plt Dari Unsur Polri Di Luar Kelaziman
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengangkat Plt pimpinan daerh dari usur Polri aktif terus mendapatkan kecaman...."

🗓️ Dipublikasikan pada 25 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengangkat Plt pimpinan daerah dari unsur Polri aktif terus mendapatkan kecaman.

“Gerindra menolak Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut dijabat dari polisi aktif, karena itu diluar kelaziman alias aneh,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Jumat (26/1/2018).

Menurut Andre, Plt Gubernur sesuai kelaziman diduduki oleh pejabat sekelas Direktur Jenderal, atau pejabat Eselon I dari lingkungan Kemendagri. Selain itu, Plt Gubernur juga bisa diisi dari pejabat di daerah tersebut.

“Kita semua tahu, ada perwira aktif yang ikut Pilkada Jawa Barat. Jangan sampai pengangkatan perwira aktif polri ini memunculkan persepsi publik akan ada kecurangan dalam Pilkada nanti.

Kesan seperti itu harus kita hindari,” Andre berpandangan.

Disinggung Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dimana Polri diperintahkan untuk bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan dalam kegiatan politik praktis. Kemudian Pasal 28 ayat 3 UU Polri yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Apabila ada alasan kerawanan di Jabar dan Sumut, hal itu bukanlah ranah Pejabat Gubernur melainkan Polri dengan diback up TNI. Andre merujuk pula perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bahwa TNI siap membackup Pilkada Serentak 2018.

“Jangan sampai kami meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Mendagri.

Sudahlah, jangan membuat kegaduhan, jangan membuat publik berpersepsi jelek terhadap masalah ini,” pintanya.

Di sisi lain, lanjut Andre, menduga sebagai bagian dari pemenangan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

“Kita tahu suara di Jabar menyumbang 17,5 persen pemilih nasional. Kita tahu Jokowi kalah di Pilpres 2014 di Jabar. Kita juga tahu pemilih suara terbesar di Pulau Sumatera adalah Sumatera Utara,” demikian Andre Rosiade.

Mendagri sebelumnya mengusulkan dua Jenderal Polisi, Irjen M Iriawan, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi sebagai Plt Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.

Keduanya akan mengisi posisi gubernur setelah masa jabatan Ahmad Heryawan dan Tengku Erry selesai.

Usulan Mendagri dipertegas Kabag Penum Humas Polri Kombes Martinus Sitompul.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram