JAKARTA, Bernas.id – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mempersilahkan Komisi Pemberantasan korupsi mengusut kasus Bakamla sampai legislatif senayan. Bahkan Agus memastikan, pimpinan DPR akan mengawasi jalannya penegakan hukum.
“Kami harus memberi dukungan yang penuh dan tentu kita juga harus mengawasi,” ujar politisi Demokrat, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2018).
Agus juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengawasi jalannya penegakan hukum.
“Tentu kita semua anggota Dewan, termasuk media massa, mari kita semua mengawasi supaya jalannya penegakan hukum itu benar-benar transparan, akuntabel dan tidak tebang pilih,” pintanya.
Diketahui, ada sejumlah anggota DPR yang disebut dalam persidangan perkara itu menerima aliran dana yang merupakan commitment fee dari total proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla yang jumlahnya mencapai Rp400 miliar.
Mereka adalah Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari; Anggota Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi; Anggota Fraksi PKB, Bertu Merlas; dan Anggota Fraksi Partai Nasdem, Donny Imam Priambodo.

