JAKARTA, Bernas.id – Peristiwa kecelakaan kerja dalam pembangunan proyek konstruksi infrastuktur sedang menjadi sorotan.
Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir kecelakaan kerja konstruksi pembuatan jalan terjadi berturut-turut.
Untuk itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek infrastruktur perlu diperkuat. Hal ini guna meminimalisasi kasus kecelakaan kerja yang terjadi.
Hal tersebut dikatakan Erwin Aksa, selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (25/1/2018).
Erwin menuturkan, salah satu penyebab maraknya kasus kecelakaan kerja konstruksi akhir-akhir ini lantaran lemahnya pengawasan di lapangan. Hal itu tidak terlepas dari sikap pekerja konstruksi sendiri yang acapkali menganggap remeh prosedur operasional standar (SOP).
“Hampir semua kecelakaan kerja itu terjadi karena kelalaian, entah itu karena pengawasan tidak dilakukan dengan baik atau mungkin tidak mengikuti prosedur karena sudah menganggap remeh atau menganggap biasa,” katanya.
Menurutnya, anggapan tersebut ada lantaran mereka merasa sudah sering menggarap proyek konstruksi.
Akibatnya, ada kecenderungan mereka malas untuk membaca SOP tersebut. Padahal, SOP dibuat untuk dipahami dan diterapkan saat bekerja.
“Mereka anggap ini sudah pekerjaan rutin, tarik kabel, iket kabel, itu sudah pekerjaan sehari-hari dan rutin, sehingga ketika mereka anggap remeh, itu ditinggal. Dan pada saat ditinggalkan kecelakaan kerja itu terjadi,” paparnya.
Lebih lanjut Erwin mengatakan, peningkatan pengawasan diperlukan lantaran pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur.
Terlebih proyek yang kini tengah digarap cukup rumit, seperti light rail transit (LRT), mass rapid transit (MRT), hingga bentangan-bentangan beton panjang.
“Bahkan ada yang sampai 60 meter. Itu resikonya tinggi sekali. Kalau yang ada di LRT ini 30 meter, itu saya kira tidak terlalu susah karena sudah biasa.
Tinggal mengikuti SOP,” imbuhnya.
Selain peningkatan pengawasan, pemberian punishment kepada pelaku konstruksi yang lalai yang lebih tegas juga perlu diterapkan. Hal ini guna mengantisipasi terulangnya kasus serupa di masa depan.

