Bernas.id ? Kampanye hitam atau yang biasa disebut dengan black campaign mulai merebak kembali menjelang pilkada serentak 2018. Menurut wikipedia, kampanye hitam adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif.
Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok.
Dan ternyata, tidak semua kampanye yang tampak buruk adalah black campaign, ada pula yakni kampanye negatif atau negative campaign. Perbedaan antara black campaign dan negative campaign adalah pada muatan kampanye. Perbedaan ini pernah diungkapkan oleh Nelson Mandela.
Nelson Mandela mengungkapkan bahwa yang disebut sebagai kampanye hitam jika materi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta atau mengada-ada.
Kerap kali, muatan kampanye hitam ini cenderung mengandung fitnah dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, yang biasanya datang dari pesaing calon.
Sedangkan, kampanye negatif yakni isi materi kampanye sebenarnya nyata atau pernah terjadi sebelumnya.
Namun, kenyataan yang diambil bukan yang positif, melainkan lebih pada rekam jejak kandidat yang negatif.
Tentu saja, baik black campaign maupun negative campaign bertujuan untuk menjatuhkan calon yang maju dalam suatu pemilihan pejabat.
Meskipun begitu, ada pula yang membenarkan negative campaign sebagai kampanye yang diberbolehkan. Seperti ungkapan calon gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
“Kalau saya black campaign (kampanye hitam) kaya apa, silakan saja. Kita punya data banyak, bisa kita sampaikan.
Mudah-mudahan kalau bisa jangan black campaign. Kalau negative campaign boleh. Sehingga saya akan mempositifkan.
Kalau black itu mengarah ke hoax ya,” kata Ganjar di DPP Demokrat, Jakarta.
Komisioner KPU DKI Dahliah Umar, juga pernah menyebut kampanye negatif bisa menguntungkan masyarakat karena akan menambah informasi soal pasangan calon. Masyarakat juga memiliki akses untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari program kandidat melalui kacamata lawan politik.
“Negative campaign itu harus diungkapkan sebagai informasi publik kepada masyarakat. Bisa tentang visi dan misi calon lain, yang menurut dia harus diceritakan kepada masyarakat,” kata Dahliah.
Pandangan itu serupa dengan pendapat Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.
Menurut Titi, kampanye negatif tidak akan menjadi masalah selama dilakukan tanpa memprovokasi, menekan, intimidasi, dan upaya kekerasan.
Calon kepala daerah dianggap harus transparan dan rela rekam jejaknya dibuka ke publik di ajang pemilihan umum.
Namun, pemaparan rekam jejak negatif tak berarti dilakukan dengan disertai ancaman bagi konstituen maupun kandidat lain.
Setelah mengetahui perbedaan antara black campaign dengan negative campaign, menurut Anda apakah negative campaign itu benar-benar menguntungkan?
Atau negative campaign yang terlalu banyak justru rawan black campaign yang tentu saja tidak dibenarkan.
Dan, rekam jejak buruk calon pejabat yang memang ada rapor merahnya, apakah bisa dikatakan sebagai acuan ketidaklayakan maju sebagai pejabat?
Semua kembali pada persepsi masing-masing.