JAKARTA, Bernas.id – Sekertaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017tidak bisa terbantahkan agar KPU tetap melakukan verifikasi faktual terhadap 16 parpol.
” Teknisnya bagaimana tentu sudah ada tawar-tawaran,” ujar Kaka di Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Kaka berharap Bawaslu sebagai badan yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, juga harus ikut mengawal proses verifikasi, agar siapapun peserta pemilu yang tidak sesuai dengan putusan MK, dapat ditindak secara tegas.
“Bawaslu secara ketat mengawal proses ini siapa aktor politik yang tidak sejalan dengan putusan MK. KPU juga tidak ada waktu bagi mereka bermain, kalau bermain dengan opini maka ranah demokrasi tidak stabil,” jelasnya.
Kaka menantang 12 parpol lama dan 4 parpol baru untuk menyatakan siap menjalani verifikasi faktual sehingga tidak ada alasan pemerintah dan DPR untuk tidak mendukung putusan MK.
“Saya menantang partai yang siap verifikasi jadi peserta dengan lantang katakan kami siap, dan menyampaikan pada fraksinya katakan siap verifikasi. Sehingga kemudian di pemerintahan, tidak ada alasan Mendagri tidak dukung putusan MK, kalau tidak dukung ini pemerintahan Jokowi jadi preseden buruk,” kilahnya.
Ia berharap untuk menghentikan wacana DPR memperdebatkan putusan MK.
Sebab, sudah bukan waktunya lagi menafsirkan, mengalihartikan putusan MK.
?Ini sudah terang benderang memerintahkan verifikasi,” pungkasnya.

