JAKARTA, Bernas.id – Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) meminta agar Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora) mau terbuka dalam menangani persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018.
Kondisi itu bercermin dengan kehadiran kualitas atlet yang dipersiapkan dan penyaluran anggaran Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), karena hingga kini belum tuntasnya dualisme kepengurusan tenis meja di Tanah Air.
- Baca juga: Semarak HUT TNI ke 80, AWMI Gelar Perebutan Sabuk Perdana, Cetak Atlet Muaythai Menuju Kancah Dunia
- Baca juga: Jokowi Puas Quartararo Dapat Juara Dua di MotoGP Mandalika
Seperti diketahui, sudah bertahun-tahun tenis meja Indonesia mengalami kemerosotan prestasi sebagai dampak dari adanya dua induk organisasi tenis meja, PB PTMSI di bawah pimpinan Ketua Umum Lukman Edy dan Pengurus Pusat (PP) PTMSI yang dinakhodai oleh Oegroseno. Untuk mengatasi dualisme ini Kemenpora telah menunjuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bersama antara PB dan PP PTMSI. Namun Munaslubber itu sampai kini belum terwujud.
Ketua Harian PB PTMSI, Anton Suseno mempertanyakan kenapa Kemenpora hanya memanggil atlet dari pihak PP PTMSI, padahal pelaksanaan Munaslubber oleh KONI Pusat belum terlaksana.
?Seharusnya pula semua pihak melakukan hal itu karena Munaslubber itu perintah dari Menpora Imam Nahrawi, dalam hal ini PB PTMSI tidak bisa melarang Kemenpora.
Hanya saja kami memohon pihak Kemenpora tidak gegabah dalam persiapan tenis meja ke Asian Games. Perlu ditunggu hasil Munaslubber itu,” kata Anton di Jakarta.
Dirinya pun mengaku PB PTMSI tidak berdiam diri, bahkan sampai saat ini pihak tetap mengadakan Pelatnas desentralisasi sebagai persiapan menuju Asian Games. Dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan Pelatnas sentralisasi.
?Sebagai cabang yang dipersiapkan ke Asian Games tentunya tenis meja mendapat anggaran itu.
Namun sampai saat ini pihaknya tidak pernah dihubungi Kemenpora maupun KONI. PB PTMSI hanya memohon agar Kemenpora jangan gegabah menyalurkan uang yang berasal dari APBN atau dari rakyat ini,” ucapnya.