Bernas.id ? Negara kita saat ini masih terjangkit penyakit korupsi. Hal tersebut bahkan terjadi di dunia pendidikan. Masih ingatkah kasus yang menimpa kepala sekolah dasar mengenai penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?
Hmm, sangat miris. Kasus tersebut ada yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Namun, ada juga dilakukan karena kurang mengerti akan peraturan dalam penggunaan BOS.
BOS bergulir sejak bulan Juli tahun 2005.
BOS adalah program pemerintah untuk pendanaan biaya non personal sekolah, meskipun ada beberapa pembiayaan personil yang masih dibiayai dari dana BOS.
BOS ini diperuntukkan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai ketentuan kementerian pendidikan dan kebudayaan.
Tulisan ini kita fokus terhadap penggunaan BOS di sekolah dasar (SD) / sekolah luar biasa (SLB). Penggunaan BOS tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Penggunaannya harus sesuai peraturan yang berlaku. Terdapat 15 poin yang diharamkan dalam penggunaannya di sekolah dasar. Hal ini perlu diketahui bukan hanya oleh pihak sekolah saja.
Namun, masyarakat pun perlu mengetahuinya juga. Sehingga ada proses saling mengingatkan jika terjadi kesalahan dalam penggunaan BOS.
Berikut adalah beberapa hal yang tidak diperbolehkan dari BOS SD/SLB senada dengan Permendikbud RI Nomor 26 Tahun 2017.
- Disimpan di bank atau pihak lain dengan maksud dibungakan.
- Dipinjamkan kepada pihak lain.
- Membeli perangkat lunak (software) untuk pelaporan keuangan BOS atau sejenisnya kepada siap pun.
- Membiayai kegiatan yang bukan prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar.
Kegiatan tersebut antara lain: studi banding, karya wisata dan sejenisnya.
- Membayar iuran atau sejenisnya untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan/ kabupaten/ kota/ provinsi/ pusat, atau pihak lainnya. Kecuali, biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/ pendidik/ tenaga kependidikan/ sebagai perwakilan sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut.
- Membayar bonus dan transportasi rutin guru.
- Membiayai akomodasi (misal, sewa hotel, sewa ruang sidang, sewa gedung aula, dan lainnya).
- Membeli pakaian, seragam, sepatu bagi guru, peserta didik atau pihak lain untuk kepentingan pribadi. Kecuali, untuk keperluan inventaris sekolah.
- Rehabilitasi sedang dan berat.
- Membangun gedung atau ruangan baru.
Kecuali, prasarana jamban/ WC dan kantin sehat yang belum memilikinya.
- Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), bahan/ peralatan atau sejenisnya yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- Menanam saham kepada pihak mana pun.
- Membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat secara penuh atau pun wajar.
- Membiayai kegiatan atau acara yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah (misal, membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, upacara/ acara keagamaan, upacara/ acara adat setempat dan lain-lain).
- Membiayai untuk mengikuti kegiatan pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan atau mendikbud. Selain itu, juga tentang perpajakan program BOS.
Hal-hal di atas jangan sampai dikeluarkan oleh pihak sekolah dasar. Pihak sekolah yaitu kepala sekolah atau bendahara sebenarnya tidak perlu bingung dalam pengelolaannya.
Syaratnya adalah ikutilah peraturan yang berlaku. Nah, yang menjadi persoalan, apakah akan mengikuti peraturan yang berlaku? Silakan, direnungkan.
Semoga penggunaan BOS sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat.
Sehingga kualitas pendidikan negara Indonesia semakin meningkat.