BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Pembenahan Militer 3 Tahun Jokowi-JK

Terkait Pembenahan TNI kedepan setelah 3 tahun Jokowi dan JK memerintah....

Jumat, 29 Desember 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 28 Desember 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Terkait Pembenahan TNI kedepan setelah 3 tahun Jokowi dan JK memerintah. 

Pembenahan Alutsista TNI terbagi ke dalam 2 program untuk Alutsista yang dimiliki sebelum Minimum Essential Force (MEF) ditetapkan pemerintah dan setelah MEF berjalan. Alutsista sebelum MEF dibenahi untuk mempertahankan life cycle agar tetap dapat digunakan sesuai pasokan rantai logistik dan keahlian prajurit TNI yang mengawaki Alutsista tersebut. 

Dari analisa Operation Research biasanya pembenahan Alutsista tersebut dituntut mencapai level yang Maximin, yaitu yang maksimal dan semua kondisi minimal. Sedangkan Alutsista yang pengadaanya setelah MEF berlaku, maka pembenahannya diutamakan untuk interoperability dan communability.

Pembenahan yang bersifat interoperability agar seluruh Alutsista ketiga matra dapat digunakan secara terintegrasi.

Contohnya meskipun jenis alat komunikasi yang diadakan oleh masing-masing angkatan berbeda tetapi tetap ter integral ke dalam sistem komunikasi ketika operasi gabungan digelar. 

Pembenahan yang bersifat communability agar suku cadang dan/atau logistik Alutsista yang diadakan oleh suatu angkatan dapat memenuhi kebutuhan angkatan lainnya. Contoh suku cadang tank milik Angkatan Darat dapat digunakan oleh panser Korps Marinir. Amunisi meriam kaliber 40 mm Angkatan Laut dapat mendukung kebutuhan pesawat tempur Angkatan Udara.

Menggunakan Operation Research, maka pembenahan Alutsista tersebut dituntut mencapai level yang Minimax, yaitu yang minimal dari semua kondisi maksimal.

Pada prinsipnya pembenahan Alutsista sebelum MEF ditujukan untuk efisiensi sedangkan pembenahan Alutsista setelah MEF ditujukan untuk optimalisasi (efektif dan efisien).

Pembenahan Alutsista TNI setelah MEF membutuhkan profesionalitas prajurit TNI dari ketiga angkatan yang terintegrasi. Artinya, sistem pendidikan dan latihan (Diklat) prajurit TNI harus dibenahi sesuai dengan operational requirement dan technical specification Alutsista yang diadakan setelah MEF. Diklat TNI harus menerapkan standar dan kriteria profesionalitas prajurit TNI yang baru sesuai parameter Alutsista yang terintegrasi.

Pembenahan Alutsista yang terintegrasi dan pembenahan kompetensi dan kapasitas tempur prajurit TNI sesuai Alutsista baru tersebut berujung pada pembenahan organisasi TNI.

Organisasi TNI dapat dibenahi agar benar-benar berada kondisi siap-siaga tempur. Dari perspektif ilmu pertahanan, maka tuntutan kondisi tersebut harus dijawab dengan menganalisa sejauh mana efektifitas dan efisiensi organisasi TNI saat kondisi perang atau saat operasi gabungan berlangsung. Jadi, organisasi tempur TNI adalah organisasi yang bersifat permanen dan bukannya organisasi bentukan (ad hoc).

Organisasi TNI tidak berubah baik pada masa damai maupun pada masa perang.

Idealnya organisasi TNI adalah organisasi tempur permanen yang dapat digunakan secara optimal pada masa damai sekaligus pada masa perang.

Pembenahan organisasi TNI adalah konsekuensi logis dari pembenahan Alutsista TNI.

Tuntutan terhadap profesionalitas TNI menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan asasi TNI.

Pemerintah harus melengkapi TNI dengan peralatan tempur modern agar seimbang dengan kompetensi prajurit TNI.

Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan fasilitas dan sarana-prasarana untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan.

Pemerintah dapat menyediakan alokasi anggaran sesuai Benefit-Cost Analysis antara tugas TNI dan dukungan logistiknya.

Pada intinya, jangan sampai tuntutan terhadap kompetensi prajurit TNI tidak seimbang risiko yang dihadapi di medan tugas.

Sebagai contoh, tunjangan kinerja TNI seharusnya mendapat alokasi yang paling tinggi karena adanya risiko kematian. Risiko kematian prajurit militer lazim digunakan dalam perhitungan gaji atau tunjangan lain.

Langkah ke depan respon terhadap perkembangan lingkungan strategis :

1) Salah satu parameter yang menentukan kekuatan pertahanan maritim tersebut adalah kemampuan pendeteksian serta memberikan reaksi terhadap ancaman secara efektif dan efisien, Intelijen Maritim sebagai first line of defense.

2) NCW (network centric warefare). Perwujudan Single Agency-Multi Task yang terintegrasi, efisien dan terpadu untuk memudahkan koordinasi dalam pengumpulan data (data gathering) dan Respon terhadap Ancaman, menghindari adanya ego sektoral.

3) Perlunya transformasi Intelijen AL (Naval Intelligence) yang terbatas pada dimensi pengamanan dan sektoral menjadi Intelijen Maritim yang mampu menyediakan informasi menyeluruh kepada pemangku kepentingan maritim nasional (lintas sektoral).

Narasumber : Pengamat Militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Tag:#jokowi-jk#pembenahan tni#militer indonesia#kebijakan pertahanan#tni

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Pembenahan Militer 3 Tahun Jokowi-JK”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan