JAKARTA, Bernas.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan mengevaluasi kinerja pada awal tahun 2018 mendatang. Salah satu hal yang dievaluasi adalah adanya Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai, sudah waktunya masa kerja Pansus Angket KPK diakhiri.
“Sebagai ketua harian saya akan menyampaikan pandangan saya bahwa sudah waktunya hak angket ini diakhiri,” ungkap Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/17).
Secara pribadi, Nurdin mengaku akan mendorong agar Pansus Angket KPK bisa segera mengambil kesimpulan, bukan justru mengulur-ulur kerjanya. Hal ini menghadiri adanya sikap politisasi dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan Pansus Angket KPK.
“Artinya harus ada segera mengambil kesimpulan.
Tidak perlu lagi berlama lama. Agar tidak menciptakan kebingungan terhadap rakyat Indonesia,” jelasnya.
Beberapa hari lalu Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang salah satunya menyatakan sikap pemberantasan korupsi. Nurdin menilai soal pansus bukan lagi masalah menarik atau memberi dukungan.
Melainkan menarik kesimpulan atas kerja-kerja yang telah dilakukan selama beberapa bulan ini.
“Sekarang pansus sudah bekerja, tinggal manarik kesimpulan terhadap apa yang dikerjakan. Bukan dukung mendukung lagi,” ujarnya.

