Negeri Darurat Zina, Selamatkan Indonesia!

Bernas.id – Akhir-akhir ini terkuak kembali reaksi keras dari masyarakat atas tempat perzinaan lokal yang ada di ibu kota, apalagi bila bukan tentang hotel alexis. Di mana mencuat isu bahwa hotel Alexis mengganti nama menjadi 4play. Ini terjadi karena ada sebagian usaha dalam hotel Alexis ini yang masih memiliki izin operasional, seperti bar lounge dan karaoke di lantai 1. sehingga secara otomatis masyarakat langsung menyerang isu ini melalui opini dan tanggapan keras via media online, seperti yang diberitakan oleh salah satu media online m.viva.co.id.

Salah satu isu yang muncul adalah alexis mengganti namanya.

Isu pergantian nama ini sempat dilontarkan oleh pemilik dari akun Facebook Fery Samuel Sitanggang, ?Dulu namanya Alexis, sekarang namanya 4 Play ??

Saat VIVA mengecek ke lokasi, gambar tersebut memang ada di tempat seperti yang dituju akun tersebut.

Namun, tidak ada yang ingin menjawab apakah memang Alexis telah berganti nama.

Reaksi keras dari masyarakat terhadap bergantinya nama Alexis menjadi 4 Play, kerap menjadi-jadi dan salah satu orang yang menjadi sorotan utamanya adalah gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies-Sandi. Masyarakat terus mengincar tanggapan dan solusi mengenai pergantian nama dari hotel Alexis ini kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Adapun tanggapan dari Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengaku tidak tahu akan isu bergantinya nama Alexis menjadi 4 Play ini, hal ini disampaikan, ?Hah?

Serius? Alexis berubah jadi) 4play? 4Play kayak co-working space gitu?? Tanya Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka (27/11/2017), megapolitan.kompas.com,

Sedangkan solusi yang diusulkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bagi para pekerja eks Alexis yang memang saat ini masih menjadi wacana ialah dengan membangun usaha hotel Syariah.

Dibangunnya hotel syariah ini dengan maksud untuk membuka lapangan kerja bagi para pekerja eks hotel Alexis

Sejatinya, tanggapan keras dari masyarakat adalah buah keprihatinan mereka kepada negeri tercinta ini yang saat ini juga bisa disebut Negara darurat zina. Bagaimana tidak, bila perzinaan dan kemaksiatan terjadi merajalela dan legal. Sehingga, semakin bertambahnya hari masyarakat mulai peka dan sadar bahwa kemaksiatan yang semakin menjadi ini tidak bisa dituntaskan hanya oleh sebagian orang, komunitas, kelompok-kelompok dakwah, bahkan Negara dan pemerintah pun tidak bisa mengusut habis tuntas perzinaan dan kemaksiatan bila system yang dipakai masih sama dengan yang ada seperti sekarang.

Selain itu, aktivitas-aktivitas kemaksiatan yang merajalela dan tempat-tempat perzinaan yang masih terbuka lebar di berbagai daerah tak lain karena beberapa sebab, di antaranya kurangnya komtrol dari masyarakat dan pemerintah.

Selain itu latar belakang yang menjadi dasar semua ini terjadi adalah karena sistem yang diterapkan di negara ini adalah sistem sekuler, yakni sistem yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan kehidupan.

Sehingga wajar bila tempat-tempat seperti kos-kosan, hotel, diskotik dan tempat-tempat umum yang lain sangat rentan sekali dengan kemaksiatan.

Dan apabila peran pemerintah hanya sebatas menutup perizinan operasional dari suatu tempat ataupun usaha dan memberikan solusi seperti yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, maka itu hanyalah solusi sementara saja karena kemaksiatan saat ini telah marak dan meluber terjadi di berbagai daerah, bahkan di pelosok pun telah menjadi kasus yang sangat sering tejadi.

Lantas bagaimana solusi yang tepat supaya ptaktek perzinahan dan kemaksitan tuntas?

Sesungguhnya Islam telah memberikan solusi atas setiap permasalahan yang terjadi dalam ranah kehidupan ini, termasuk untuk permasalahan merajalelanya perzinaan.

Di antaranya dengan memisahkan pergaulan antara perempuan dan laki-laki, karena sejatinya laki-laki dan perempuan itu hukumnya terpisah (infishal) kecuali beberapa hal seperti dalam hal pendidikan, muamalah, kesehatan dan hal-hal yang lain sesuai syariat Islam.

Selain itu memberikan hukuman atau sanksi berupa cambuk atau rajam kepada pelaku zina, karena selain untuk meringankan beban dosa terhadap si pelaku zina, hukuman dan sanksi ini akan memberikan efek jera kepada si pelaku tersebut dan masyarakat yang lain.

Selain memberikan sanksi kepada pelaku zina, pemeritah juga harus melarang tontonan ataupun film-film yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan syariat Islam seperti film-film percintaan remaja, film porno dan lain-lain karena itu semua memicu syahwat. Di sisi lain, Islam juga telah mengenai segenap solusi dalam menuntaskan permasalahan ekonomi, karena memang fakta yang terjadi akan merajalelanya perzinaan, tak lain karena faktor himpitan ekonomi.

Dan semua ini bisa direalisasikan oleh system pemerintahan Islam.