Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Soal Pansus Angket, Golkar Bakal Gelar Rapat Internal

Oleh: Redaksi Bernas•20 Desember 2017
Soal Pansus Angket, Golkar Bakal Gelar Rapat Internal
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Soal pansus angket golkar akan gelar rapat internal..."

🗓️ Dipublikasikan pada 20 Desember 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan partainya akan segera menggelar rapat internal yang akan turut membahas soal Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK).

Namun, ia belum bisa menyampaikan waktu dan tanggal untuk menggelar rapat internal. Sikap Partai Golkar akan disampaikan pada masa sidang DPR berikutnya. Adapun DPR saat ini tengah berada pada masa reses.

“Kami akan adakan rapat internal karena berdasarkan mekanisme, itu ada mekanismenya di dalam DPR.

Nah tentu masa sidang kan sebetulnya nanti akan dimulai. Golkar nanti akan menyampaikan posisinya dalam masa sidang tersebut,” jelas Airlangga seusai penutupan Munaslub di JCC, Jakarta, Rabu (20/12/17).

Hal yang akan ditinjau kembali salah satunya adalah mengenai proses penyusunan rekomendasi pansus angket. Menurut Airlangga, jika rekomendasi tersebut sudah mencukup maka bisa segera disampaikan laporannya.

Evaluasi keberadaan Pansus mungkin dilakukan karena Golkar saat ini menyuarakan slogan ?Golkar Bersih?.

Di lain sisi, ada sejumlah pihak maupun masyarakat yang menilai Pansus Angket KPK justru tak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi.

Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan rekomendasi yang disusun pansus angket sudah hampir tuntas. Pansus di DPR pun sudah tak berkeinginan untuk memanggil KPK karena komisi antirasuah sudah menjawab hampir seluruh pertanyaan pansus pada forum rapat dengar pendapat di Komisi III DPR.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram