BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kemenhub Subsidi 50 Persen Tarif LRT Jabodebek

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan mensubsidi 50 persen tarif LRT Jabodebek untuk memaksimalkan sarana yang akan digunakan bagi masyarakat luas....

Rabu, 20 Desember 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 19 Desember 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mensubsidi 50 persen tarif LRT Jabodebek untuk memaksimalkan sarana yang akan digunakan bagi masyarakat luas.

?Jika berdasarkan feasibility study tarif LRT Jabodebek adalah Rp. 24.000-25.000, tapi kita kenakan tarif Rp 12.000 jadi sekitar 50 persennya itu kita subsidi,? ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Tercatat nilai subsidi tarif LRT Jabodebek itu kira-kira berkisar Rp. 1 – 1,2 trilyun per tahun selama 12 tahun, sehingga totalnya sekitar Rp. 14 Trilyun selama 12 tahun.

Budi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang berkolaborasi dan terlibat pada kegiatan penandatanganan ini. Menhub melihat hal ini adalah sebuah kekompakan bersama antar instansi dalam menyelesaikan suatu masalah.

?Kita berhasil menandatangani suatu skema yang menurut saya adalah suatu yang baik sekali untuk dunia transportasi. Karena saya melihat bahwasanya ini satu usaha, pemikiran dan kolaborasi yang tidak mudah, namun kita bisa mnyelesaikan dengan baik.

Harapannya semua bisa dilaksanakan dengan baik,? tutur Budi.

Dengan dilakukannya dukungan subsidi tersebut, nantinya diharapkan LRT dapat memberikan suatu pelayanan yang baru bagi Jakarta, selain itu adanya suatu format baru penggunaan transportasi itu tidak semata-mata menggunakan APBN.

?Karena saya yakin, dengan suatu skema pembiayaan yang cukup solid dan juga dengan suatu pola-pola yang inovatif, pasti ini memberikan suatu optimisme baru bagi kita di dunia transportasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak,? jelas Budi.

Sebagai informasi, berdasarkan ketentuan dalam UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, PP Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian, hak penyelenggaraan dapat diberikan kepada Badan Usaha Perkeretaapian melalui mekanisme penugasan.

Untuk itu, sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah menugaskan PT. KAI (Persero) untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana LRT Jabodebek.

Adapun ruang lingkup penyelenggaraan prasarana LRT meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian.

Khusus mengenai pembangunan prasarana ditugaskan melalui PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Sedangkan ruang lingkup penyelenggaraan sarana LRT oleh PT.

KAI (Persero) antara lain pengadaan sarana, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana perkeretaapian serta menyelenggarakan sistem tiket otomatis (automatic fare collection).

Tag:#kemenhub#subsidi tarif#lrt jabodebek#transportasi publik#tarif lrt

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan