JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi terkait strategi dalam menghadapi gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
HTI, melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, menggugat keputusan pembubaran HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.
Hadir dalam rakor diantaranya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo, perwakilan Kejaksaan Agung, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas, Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra dan Forum Advokat Pembela Pancasila.
Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa pihak pemerintah meminta pendapat dari berbagai pihak untuk menghadapi gugatan HTI.
“Ini soal gugatan HTI di PTUN. Ya ini kan dari Menko Polhukam, bagaimana menghadapi gugatan itu. Oleh karena itu Menko Polhukam mengundang kalangan masyarakat.
Ada dari NU dan macam-macam untuk memberikan pandangan dan pendapat mengenai langkah dalam menghadapi itu,” kata Azyumardi usai pertemuan di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/17).
Ia menambahkan dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa gugatan HTI tersebut bukan semata-mata persoalan teknis tetapi juga menyangkut upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Azyumardi menegaskan pemerintah harus serius dalam menghadapi gugatan HTI agar bisa memberikan pelajaran terhadap ormas-ormas lain. Kalau ormas seperti HTI dibiarkan bisa menyebabkan munculnya ormas serupa yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan paham lain.
“Kalau tidak dihadapi secara serius oleh pemerintah maka ini bisa memberikan momentum munculnya kelompok-kelompok, gerakan-gerakan yang ingin mengganti NKRI menjadi bentuk negara lain.
Semacam khilafah dan ideologi lain,” tegasnya.

