JAKARTA, Bernas.id ? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di Indonesia tergolong kuno. Menurutnya, tidak ada aturan soal korupsi di sektor swasta.
“Undang-Undang Korupsi kita dalam tanda kutip masih tergolong kuno. Karena kita hanya menyentuh keuangan negara.
Ini yang kita harus menguatkan bahwa yang namanya suap-menyuap di sektor swasta mestinya tidak diperkenankan,” ungkap Agung Rahardjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/17).
Ia memberi contoh salah satu suap di sektor swasta terjadi saat seorang pengusaha memberi hadiah kepada pihak bank agar kredit-kredit yang diajukannya bisa dicairkan. Dikatakan Agus, hal itu tidak boleh terjadi.
“Misalkan ada seorang pengusaha dalam mendapatkan kreditnya dari bank swasta dia memberikan suap. Ini masih terjadi.
Tadi saya juga cerita ke Bapak Presiden, ada yang beli mobil hari ini dealer-nya kalau bisa anda beli dengan kredit.
Kalau cash pelayanannya kurang, karena dengan cara kredit, dealer-nya dapat dari tiga sumber.
Ini bukan bentuk suap, tapi ke depannya tidak boleh terjadi,” tegas pimpinan KPK itu.
Tak berhenti di situ, Agus juga mengingatkan potensi korupsi bisa muncul dari kegiatan sehari-hari seperti di sekolah, kantor maupun organisasi.
“Di Singapura, seorang guru menerima sesuatu dari muridnya sama sekali tidak boleh.
Kita hari ini ada yang membuat bimbingan belajar, misalnya matematika, di rumahnya padahal di sekolah juga gurunya beliau.
Kalau betul-betul mau dapat tambahan dengan bimbel di ruko, yang belajar jangan muridnya supaya tidak ada konflik kepentingan,” ungkapnya.
Baca Juga Ada 7 Jenis Korupsi di Masyarakat Lho! Yakin Anda Belum Pernah Korupsi?
Lebih lanjut, Agus berharap Indonesia bisa menerapkan aturan soal asset recovery, korupsi di sektor swasta, serta dagang pengaruh.
Ia menilai aturan-aturan tersebut makin mengurangi potensi korupsi di Indonesia.

