Waspada! Ini Daftar Daerah Rawan Pilkada Serentak 2018

Bernas.id – Indonesia akan segera melangsungkan pesta demokrasi setelah Pilkada serentak 2017. Tahun depan, pilkada serentak kembali digelar di 171 daerah di seluruh Indonesia. Setiap orang punya hak untuk memberikan suaranya menentukan siapa pemimpin daerahnya.

Jelang memasuki tahun politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyiapkan data seputar daerah yang rawan dalam Pilkada serentak 2018.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun ikut bersiap diri mengamankan pesta demokrasi 2018.

Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Pilkada 2018 pada 28 November 2017. Bawaslu telah memetakan daerah yang dinilai rawan.

Adapun, sebuah provinsi dikategorikan tinggi kerawanannya jika nilainya antara 3,00 hingga 5,00. Provinsi yang mendapat nilai antara 2,00 dan 2,99, masuk kategori sedang.

Sementara daerah dengan tingkat kerawanan rendah jika skornya antara 0-1,99.

Dalam keterangan yang diterima Bernas, Senin (4/12), IKP Pilkada 2018 tingkat provinsi ini diukur dari dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

Hasilnya menunjukkan Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan paling tinggi.

Data itu diperoleh setelah Bawaslu melakukan riset terhadap 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018. Penyelenggara Pilkada serentan 2018 itu terdiri dari 17 tingkat provinsi dan 154 tingkat kabupaten/kota. Adapun hasil pengamatan dan riset Bawaslu, Papua berada diposisi teratas dengan skor 3,41.

Disusul Maluku dengan skor 3,25; dan Kalimantan Barat dengan skor 3,04. Ketiga daerah itu menimpati peringkat teratas dari 17 provinsi yang dinilai dalam IKP.

Adapun, 14 provinsi sisanya masuk ke dalam kategori kerawanan sedang.

Sedangkan, menurut pemetaan Kepolisian RI, ada lima daerah rawan konflik dalam Pilkada 2018.

Lima daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.

Pilkada serentak 2018 akan diikuti 17 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Sementara, Pilkada serentak 2018 tingkat kabupaten/kota digelar di 154 daerah. Ada 6 daerah yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi atau dengan skor di atas 3,00.

Keenam kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin dalam pengantarnya menyampaikan dengan mengacu IKP ini, Bawaslu bisa menjalankan tugas pencegahan dalam pengawasan Pilkada serentak 2018.

Adapun tujuan penyusunan IKP Pilkada 2018 untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu sebagai bahan menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilu. IKP adalah salah satu alat pemetaan akan adanya potensi kerawanan politik dan deteksi dini untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu yang demokratis. IKP disusun sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu; dan terakhir sebagai sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan.

Kerawanan dan kekhawatiran

Masing-masing daerah memiliki kerawanan berbeda-beda.

Hal itu dilihat dari tiga dimensi. Dimensi penyelenggaraan adalah penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

Dimensi ini terkait bagaimana integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.

Dimensi partisipasi menyangkut subyek masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak pilih.

Dimensi ini melihat bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberi ruang berpartisipasi untuk mengawasi dan memengaruhi proses pemilihan umum.

Ketiga adalah dimensi kontestasi yang meliputi subyek peserta pemilu, yakni kandidat dan partai politik yang saling berkompetisi dalam meraih posisi politik tertentu. Dalam dimensi kontestasi dilihat seberapa adil dan setara proses kompetisi berlangsung di antara para kontestan.

Masing-masing daerah memiliki kerawanan dilihat dari dimensi-dimensi tersebut. Ada daerah dengan potensi kerawanan tinggi, sedang, dan rendah.

Peta yang berhasil diluncurkan Bawaslu ini menjadi acuan pemerintah maupun penyelenggara pemilu agar bisa mencegah dan mengurangi kerawanan di daerah-daerah.

Misalnya di Papua, partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih begitu minim.

Selain itu, penyebab kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.

?Kerawanan tinggi pada Pemilihan Gubernur Papua ditentukan oleh dimensi partisipasi.

Hal itu disebabkan, partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim.

Sedangkan, kerawanan tinggi Pilgub Maluku ditentukan dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara,?

dikutip Bernas dari situs resmi Bawaslu, Selasa (5/12).

Di Papua, partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim. Sedangkan, kerawanan tinggi Pilgub Maluku ditentukan dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara.

Hal itu dibenarkan oleh Dr. rer. pol. Mada Sukmajati, S.IP, MPP seorang pengajar Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

?Yang Jelas soal politik identitas itu menjadi penting untuk daerah Papua, karena mau tidak mau politik identitas akan menjadi instrumen dukungan di Pilkada Papua tahun depan. Ini menjadi sangat penting karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang isu ini sangat rawan,? ujarnya dihubungi Bernas, Senin (4/12).

Menurut Mada, pada Pilkada 2017, salah satunya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, terjadi konflik kekerasan fisik. ?Saya kira kita perlu antisipasi ini dan juga nanti hal yang sama tidak terulang-ulang kembali di Pilkada tahun depan,? sambungnya.

Contoh politik identitas jelang Pilkada 2018 adalah hubungan kekerabatan calon kepala daerah dengan kepala daerah lainnya.

Pengaruh pemuka agama atau adat untuk memaksakan pilihan atau aspirasinya kepada publik. Menurut Bawaslu, kerawanan ini bisa terjadi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Kekhawatiran lainnya, adalah politik uang. Seseorang bisa mendapat Rp 100.000 hingga Rp 3 juta per orang.

Praktik politik uang ini terjadi di Maluku Utara. Polri pun siap menindaktegas jika ada yang tertangkap basah melakukan politik uang.

?Ya itu kan sebetulnya tidak boleh. Kita tekan semaksimal mungkin supaya tidak terjadi politik identitas maupun politik uang,? ujar Kabid Humas Polri Irjen Setyo Wasisto dihubungi Bernas, Selasa (5/12).

?Kita tangkap, kalau memang ada kita tangkap,? tegasnya.

Dari hasil IKP Pilkada Serentak 2018, Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu untuk melakukan optimalisasi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.

Mada menambahkan, politik identitas itu menjadi salah satu penyebab munculnya kerawanan Pilkada 2018 selain politik uang.

Tak hanya di Kalbar, politik identitas juga terjadi di Papua. ?Politik identitas di Papua memang tidak bisa dihilangkan, ya kita tidak bisa cara berpikirnya menghilangkan politik identitas,? kata dia.

Menurutnya, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengelola politik identitas agar bisa terlembaga dan tidak disalurkan menjadi akar kekerasan fisik yang frontal antar kelompok di daerah.

Rekomendasi dan PR besar

Bawaslu mengharapkan peserta Pilkada tahun depan bisa melakukan kampanye bersih dengan tidak menggunakan isu SARA, politik uang, menghindari penggunaan fasilitas negara dan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). ?Salah satu solusinya adalah mendorong penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan sekaligus pemilu yang berkeadilan, sehingga kemudian kita berharap dengan dua konsep ini, terutama konflik kekerasan fisik itu kemudian bisa kita minimalisir di Pilkada tahun depan terutama memang di daerah-daerah yang memang rawan konflik,? kata Mada.

Selain itu, Bawaslu juga menyampaikan rekomendasi kepada semua pihak terkait penyelenggaraan Pilkada. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu merekomendasikan agar menjaga integritas dan profesionalitas jajaran penyelenggara Pilkada. KPU pusat dan daerah punya peran penting saat penyelenggaraan Pilkada.

Oleh karenanya, KPU perlu meningkatkan kualitas daftar pemilih, bersikap cermat dan tegas dalam rangka meminimalisasi munculnya dukungan ganda dalam mengusung pasangan calon.

Masalah administrasi undangan bagi pemilih menjadi perhatian di seluruh daerah agar tidak ada warga yang kehilangan hak suaranya atau malah ada yang terdaftar di dua tempat. KPU perlu memastikan aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pemilih. Kondisi geografis di Papua menyebabkan para pemilih kesulitan menuju TPS.

Kesulitan akses menuju TPS terjadi di Kabupaten Asmat, Mamberamo Tengah, dan enam daerah pegunangan lainnya. Pada akhirnya, mereka enggan untuk datang ke TPS. Artinya, tingkat partisipasi pemilih rendah.

?Saya kira Bawaslu dan KPU sudah memikirkan hal ini terutama setidaknya jika tidak terdaftar, tidak mendapat surat undangan bisa menggunakan KTP dan seterusnya.

Ini juga penting untuk nanti diantisipasi dan saya kira keterlibatan masyarakat sipil juga di tingkat lokal mengawal proses penyelenggaraan Pilkada,? terangnya.

Kerawanan administrasi, kata Mada, perlu dipikirkan terobosan atau inovasi yang baik. Sehingga, administrasi itu tidak menganggu politik warga negara. Masyarakat bisa dipermudah untuk memilih dan memberikan hak suaranya.

Masyarakat sipil perlu mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada di daerahnya masing-masing.

 ?Ya memang ini sebenarnya tidak hanya berlaku di daerah-daerah yang rawan konflik tapi juga di semua daerah di Indonesia soal DPT (Daftar Pemilih Tetap) ini, soal masalah klise daftar pemilih tetap. Itu sebenarnya merupakan jaminan hak politik,? ujar Mada.

?Saya kira penyelenggara pemilu perlu serius memikirkan hal ini sehingga kalaupun terulang itu skalanya tidak luas dan semakin kecil,? sambungnya.

Kekerasan pernah terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah karena disebabkan oleh penyelenggara Pilkada. Pada Pilkada sebelumnya, terjadi perusakan fasilitas pemilu seperti pembakaran kantor KPU dan Panwaslu karena keterlambatan penetapan pasangan calon terpilih.

Netralitas ASN ini memang rawan jika ada calon kepala daerah adalah seorang petahana.

Penggunaan APBD untuk kampanye dan berbagai fasilitas. Tak hanya petahana calon kepala daerah bisa melakukan penyalahgunaan dana dan fasilitas.

Luput dari perhatian adalah anggaran Pilkada dari Kemendagri juga menghambat sejumlah KPU di daerah.

Ada daerah yang tidak menganggarkan dana pilkada dalam APBD.

Adapun kepada Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu merekomendasikan untuk memastikan kelancaran dukungan anggaran Pilkada, menjaga netralitas ASN, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi Pengawas Pemilu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan pemerintah daerah. Dana memengaruhi terselenggaranya suatu kegiatan utamanya pesta demokrasi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kemendagri untuk mengecek dan memastikan kelancaran anggaran Pilkada agar rakyat tak kehilangan hak pilihnya.

Rekomendasi dari Bawaslu masih menjadi pekerjaan rumah dan menjadi arahan untuk menjalani tahun politik.

Sebab setelah Pilkada serentak akan dilanjutkan dengan Pilpres 2019 yang sudah mulai diperbincangkan.