JOGJA,HarianBernas.com– Kubu KGPAA Paku Alam IX Al-Haj Anglingkusumo memenuhi janjinya untuk melancarkan somasi terhadap penobatan KBPH Suryodilogo atau RM Wijoseno Hario Bimo. Somasi itu dilayangkan, Kamis (7/1) malam, di kediaman Anglingkusumo Jalan Harjowinatan 6 .
Putra menantu KGPAA Anglingkusumo, KPH Wiroyudho, kepada sejumlah media menyebutkan ada tiga poin alasan yang mendasari dikeluarkannya somasi, antaea lain penobatan Wijoseno Hario Bimo sebagai raja tak sah. ?Bahwa salah satu kriteria untuk menjadi Paku Alam adalah harus anak kandung yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah dan sesuai dengan urutan keturunan berdasarkan silsilah yang benar,? katanya.
Selain itu, berdasarkan fakta dan data yang ada, menurut versi kubu Anglingkusumo, RM Wijoseno Hario Bimo yang kini bertahta sebagai Paku Alam (PA) X telah turut serta melakukan tindakan di luar kewenangan terkait pengalihan tanah-tanah milik keluarga PA. Pengalihan itu melanggar, baik hukum perdata maupun pidana. ?Kami punya data terkait tanah pribadi PA VIII dan tanah-tanah kerajaan atau PA Ground yang telah disewakan atau diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan trah dan ahli waris,? ujarnya.
Sementara alasan ketiga dilayangkannya somasi bahwa penobatan atau jumenengan KBPH Suryodilogo tidak didukung oleh semua perwakilan dari kerabat Kadipaten Pakualaman dari garis trah, alim ulama dan kawula (masyarakat) Adikarto sebagai tradisi penobatan Paku Alam. ?Syarat dan tata cara Jumenengan Paku alam ini justru sudah dilanggar sejak Jumenenangan Paku Alam IX versi KPH Ambarkusumo, sehingga tidak dapat dibiarkan terjadi lagi,? tutur ayah dari RM Sutan Muhammad Syailendra Satria Sularso Narendra.
KPH Wiroyudho menyatakan dengan tiga alasan tersebut, dirinya sebagai juru bicara KGPAA Paku Alam IX Al-Haj Anglingkusumo menyampaikan somasi yaitu menolak prosesi suksesi Jumenengan Paku Alam X oleh pihak RM Wijoseno Hario Bimo atau KBPH Suryodilogo.
?Kedua, kami akan melakukan gugatan dan langkah-langkah hukum terkait suksesi jumenengan Paku Alam X tersebut, dan ketiga, kami menyatakan bahwa semua hak, kewenangan dan akibat yang ditimbulkan oleh Jumenengan Paku Alam X oleh pihak kubu Hario Bimo, baik secara internal maupun publik adalah tidak secara sah hukum,? paparnya.
Sementara itu, tim kuasa hukum KGPAA Paku Alam IX Al-Haj Anglingkusumo dari Jaws Law Firm & Partner menyatakan langkah hukum yang disampaikan tidak berhenti dari somasi semata.
Dirinya kembali menyatakan akan melakukan gugatan baik secara perdata dan pidana.
?Somasi ini kami buat tidak hanya semata-mata untuk pribadi, tapi lebih ditujukan pada pemerintah. Jadi poinnya adalah atas kekacauan ini biarlah pemerintah dan masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi,? kata Andi Susanto SH yang merupakan anggota Jaws Law Firm yang dipimpin Wilmar Sitorus SH.
Surat somasi yang dibuat ditembuskan kepada 12 pihak di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham, Kapolri, Gubernur, Kapolda hingga Ketua Pengadilan Tinggi DIY.