JAKARTA, Bernas.id – Kantor Staf Presiden (KSP) mengimbau kepada para menteri Presiden Joko Widodo, untuk tidak membuat kebijakan yang dapat menggerus elektabilitasnya.
Hal ini disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo menyikapi hasil survei nasional Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra). Ia membeberkan berdasarkan hasil survei itu, ada 21 persen responden yang menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak sesuai janji kampanye.
“Dalam rentang sisa waktu satu setengah tahun ini, kami mengharapkan supaya sisa waktu ini dimanfaatkan bukan dengan program-program yang bisa menggerus elektabilitas. Tetapi, dengan program-program yang bisa meningkatkan elektabilitas,” ujar Eko dalam konferensi pers hasil survei Orkestra, di Jakarta, Minggu (3/12/17).
Eko mengungkapkan dalam pemilu 2019 nanti, Presiden Joko Widodo bukan lagi sebagai posisi penantang melainkan petahana.
Menurutnya, metode kampanyenya akan berbeda dari 2014. Sebetulnya petahana, lanjut Eko, merupakan calon yang tidak perlu melakukan kampanye. Apa yang sudah dikerjakan itulah yang dikampanyekan.
“Karena Presiden dibantu oleh para menteri, (maka) menteri itu kalau melakukan kebijakan, jangan kebijakan itu yang menggerus elektabilitas Presiden,” tambahnya.
Namun, Eko mengatakan dalam sisa waktu satu setengah tahun ini, penting bagi Presiden untuk melakukan konsolidasi dan memberikan arahan konkret supaya kinerja dan kebijakan para menterinya lebih terarah.

