JAKARTA, Bernas.id – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan bahwa para menterinya harus mundur dari kepengurusan partai politik (parpol).
Maka tidak mungkin jika ada izin dari Presiden Joko Widodo bahwa Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Sejak pembentukan kabinet di awal, Presiden sudah menyatakan, agar para menterinya tidak merangkap jabatan di kepengurusan parpol,” ungkap Eko di Jakarta, Minggu (3/12/17).
“Nah, tentu kemudian, seandainya Pak Airlangga terpilih Ketua Umum Golkar, itu sudah secara otomatis dia harus mundur,” sambungnya.
Baca Juga Mantap Calonkan Diri Sebagai Ketum Golkar, Ini Kata Airlangga
Menurutnya, Presiden Jokowi tak akan ikut campur soal pergantian kepengurusan di Partai Golkar. Akan tetapi perihal komunikasi antara Jokowi dengan Airlangga, Eko mengatakan tentu saja Jokowi berkomunikasi dengan para menteri yang dipilihnya.
“Pak Airlangga itu kan pembantunya Presiden. Kalau komunikasi ya wajar saja.
Tapi Presiden mengatakan tidak mendukung siapapun dalam konteks kontestasi pilihan pimpinan parpol,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menjadi salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar yang sudah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam munaslub. Selain itu, Airlangga sudah bertemu dengan Jokowi dan meminta izin soal pencalonannya sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Airlangga juga sudah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dari keduanya, Airlangga mendapat restu untuk maju dalam Munaslub.

