JAKARTA, Bernas.id ? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan tulisan tangan di Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola dan kantor Setda. Penggeledahan itu berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) suap pemulusan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jambi.
“Dari hasil penggeledahan di 3 lokasi kemarin hingga sekitar pukul 19.00-an di kantor gubernur dan Setda serta sekitar pukul 23.00 WIB (DPRD), KPK menemukan sejumlah dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan tulisan tangan pihak-pihak tertentu,” terang Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Sabtu (2/12/17).
Penggeledahan dilakukan tiga lokasi, yakni kantor DPRD Jambi, kantor Gubernur Jambi, dan Kantor Setda Provinsi Jambi pada Jumat (1/12/17).
Kemarin (30/11/17) KPK juga menggeledah 3 tempat, yaitu di kantor PUPR Provinsi Jambi, rumah tersangka Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik di Jalan Cemara, serta rumah tersangka Plt Kadis PUPR Arfan di Jalan Kukuh.
KPK melakukan OTT pada Selasa (28/11/17). Hasil OTT itu, KPK mengamankan uang Rp 4,7 miliar dari total suap yang seharusnya Rp 6 miliar.
Duit suap diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi yang disebut duit 'ketok'.
Pemberian uang dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan RAPBD Jambi 2018.
Diduga sejumlah anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018.
Hal ini karena tidak adanya jaminan dari pihak Pemprov Jambi soal duit pelicin itu.

