JAKARTA, Bernas.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018 yang sudah diajukan. Tjahjo menegaskan Kemendagri bisa saja mengoreksi rancangan anggaran DKI Jakarta yang menuai sorotan itu. Koreksi bisa dilakukan jika ada alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan program pemerintah pusat.
“Saya hanya memastikan jangan sampai programnya Presiden di DKI terhambat karena ada program lain,” ungkap Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/17).
Menurutnya, jika melihat skala prioritas DKI Jakarta bekerja untuk mengatasi kemacetan, banjir, pendidikan, dan kesehatan.
Tjahjo pun mengingatkan agar rancangan anggaran itu tidak menyalahi aturan.
Misalnya mengenai anggaran Rp 28 miliar untuk 73 orang Tim Gubernur untuk Tim Percepatan Pembanguna (TGUPP).
Tjahjo menegaskan perlu aturan baru untuk mewujudkan TGUPP yang jumlahnya mencapai 72 orang itu.
“Seingat saya jaman pak Jokowi 15 maksimum.
Itu sudah diubah atau belum, tinggal itu saja. DKI mau apa bisa, orang uangnya ada,” ungkap politisi PDI-P itu.
Ia juga mengingatkan dana hibah agar diberikan secara tepat sasaran. Hal ini menanggapi adanya hibah sebesar Rp 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi).
Imbauan itu mengingat Himpaudi kantornya masih menumpang kantor penyalur satpam.
“Hibah itu yang saya pahami, dan bansos, harus diberikan tepat sasaran yang menerima jelas baik sisi kelembagaannya urgensi kenapa diberikan bansos dan hibah,” terangnya.

