Lembaga Survei Ini Sebut Prabowo Kalahkan Jokowi

JAKARTA, Bernas.id – Pilpres 2019 masih menyisakan dua kandidat yang sejak 2014 bersaing, yaitu Jokowi yang merupakan petahana, dan Prabowo Subianto.

Kalau pemilu digelar tahun ini, siapa yang akan menang?

Hasil survei yang dilakukan oleh Bimata Politica Indonesia atau BPI, periode November 2017 di seluruh wilayah Indonesia menghasilkan jika pemilihan presiden digelar hari ini, suara dukungan kepada Prabowo jauh meninggalkan Jokowi dengan angka 58, 36 persen. Sedangkan Jokowi sendiri berada di angka 33, 72 persen, dan sisanya belum menentukan pilihan.

BPI menjelaskan, beberapa indikator semakin menguatnya dukungan kepada Prabowo adalah, pertama Pilkada DKI Jakarta efek, isu agama yang terjadi di dalamnya berdampak kepada semakin solidnya tokoh-tokoh Islam yang selama ini cenderung diam dalam menanggapi isu politik. Kiprah Prabowo sendiri yang melakukan turun gunung sebagai king maker dalam Pilkada DKI dengan mengusung pasangan Anies-Sandi mendapatkan keuntungan berlebih yaitu semakin menaikkan popularitasnya.

Kedua, lemahnya penegakkan hukum.

Selama pemerintahan Jokowi-JK penegakkan hukum cenderung lemah dan terkesan lamban, kasus yang menimpa Novel Baswedan menjadi indikator pertama kekecewaan masyarakat kepada pemerintah yang dinilai lemah dalam penegakkan hukum.

“Kemudian kebijakan pemerintah yang menaikan tarif dasar listrik menjadi indikator paling kuat kekecewaan masyarakat kepada pemerintah, dampak dari kebijakan ini terbukti membuat biaya hidup masyarakat semakin tinggi. Hal ini juga menjadi indikator terjadinya peralihan dukungan kepada Prabowo,” ujar Direktur Eksekutif BPI Panji Nugraha, kepada wartawan, Senin (27/11).

Terakhir, pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Selain itu, rencana pemerintah yang akan menjual berbagai aset penting negara dianggap sebagai kebijakan keliru.

“Sementara untuk pilihan partai politik persaingan masih akan didominasi tiga partai besar pemenang Pemilu 2014 yaitu PDIP 28,24 persen, Gerindra 26,43 persen, Golkar 18,16 persen, sedangkan sisanya terbagi untuk partai lainnya,” jelas Panji.

Survei BPI sendiri digelar November 2017, menggunakan metode multistage random sampling kepada 2.000 responden di seluruh Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih.

Penelitian mendapati tingkat kesalahan sebesar 5 persen.

Sebelumnya, Survei Poltracking, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi-JK mencapai 70,5 persen (15,2 persen sangat percaya dan 55,3 persen cukup percaya), berbanding 17,6 persen masyarakat yang tidak percaya (14,8 persen kurang percaya dan 2,8 persen sangat tidak percaya).

Dalam hal penilaian kinerja Jokowi-JK, sebanyak 67,9 persen responden menyatakan puas (10,8 persen sangat puas, dan 57,1 persen cukup puas), berbanding 22,3 persen responden yang menyatakan tidak puas (19,7 persen kurang puas, dan 2,6 persen sangat tidak puas).

Hanta menambahkan, dalam pertanyaan soal kinerja Jokowi sebagai Presiden, sebanyak 68 persen responden menyatakan puas (12,5 persen sangat puas dan 55,5 persen cukup puas), berbanding 22,4 persen tidak puas (19,6 persen kurang puas dan 2,8 persen sangat tidak puas).

Jika dirinci, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK dominan di bidang pendidikan (67,9 persen puas berbanding 24,6 persen tidak puas), kesehatan (67,3 persen puas berbanding 26,1 persen tidak puas), pertahanan dan keamanan (57,6 persen puas berbanding 24,6 persen tidak puas), penegakkan hukum (45,9 persen puas berbanding 39,9 persen tidak puas), politik dan stabilitas nasional (46,1 persen puas berbanding 31,7 persen tidak puas).

Namun, di bidang ekonomi, kepuasan sama kuat dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap Jokowi-JK. Yakni, 46,5 persen puas (3,4 persen sangat puas dan 43,1 persen cukup puas), berbanding 46,5 persen tidak puas (41 persen kurang puas dan 5,5 persen sangat tidak puas).

Sektor ekonomi yang menjadi kelemahan Jokowi-JK adalah, pertama, penciptaan lapangan pekerjaan (34 persen puas, 49 persen tidak puas); kedua, penurunan angka pengangguran (33 persen puas, 48 persen tidak puas); ketiga, pengendalian harga kebutuhan pokok (39 persen puas, 48 persen tidak puas).

Survei Poltracking digelar pada 8-15 November 2017 dengan melibatkan 2.400 responden. Survei pada margin of error /- 2 persen.