Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Ini Alasan Praperadilan Kedua Setnov Tak Mendasar

Oleh: Redaksi Bernas•26 November 2017
Ini Alasan Praperadilan Kedua Setnov Tak Mendasar
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Aktivis Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramdhani menilai gugatan praperadilan tersangka kasus pengadaan KTP berbasis elektronik Setya Novanto yang kedua kali..."

🗓️ Dipublikasikan pada 26 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramdhani, menilai gugatan praperadilan tersangka kasus pengadaan KTP berbasis elektronik, Setya Novanto yang kedua kali tak mendasar. Dimana salah satu alasan praperadilan nebis in idem, karena Novanto memenangkan gugatan yang pertama.

Dalam aturan nebis in idem terdapat dalam Pasal 76 ayat (I) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Selain itu dalam ayat (2) disebutkan, bahwa asas nebis in idem berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas, Iepas atau pemidanaan, ujar Kurnia di Jakarta, Senin (27/11/2017).

Menurut dia, aturan itu sebenarnya bisa menjadi dasar untuk membantah argumen dari Novanto. Sebab perkara Novanto belum masuk dalam pokok perkara atau ranah pembuktian materiil, namun masih sebatas pembuktian formil melalui mekanisme Praperadiian.

Praperadilan pertama yang dijalankan oleh Novanto sama sekali tidak berbicara tentang pembuktian pokok perkara, dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada Pasal 77 KUHAP menjelaskan bahwa objek dari Praperadilan bersifat Iimitatif, yakni untuk sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ujar dia.

“Pembuktian materiil tentang sebuah perkara korupsi hanya dapat dilihat ketika perkara tersebut sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor,” pungkasnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram