JAKARTA, Bernas.id – Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramdhani, menilai gugatan praperadilan tersangka kasus pengadaan KTP berbasis elektronik, Setya Novanto yang kedua kali tak mendasar. Dimana salah satu alasan praperadilan nebis in idem, karena Novanto memenangkan gugatan yang pertama.
Dalam aturan nebis in idem terdapat dalam Pasal 76 ayat (I) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Selain itu dalam ayat (2) disebutkan, bahwa asas nebis in idem berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas, Iepas atau pemidanaan, ujar Kurnia di Jakarta, Senin (27/11/2017).
Menurut dia, aturan itu sebenarnya bisa menjadi dasar untuk membantah argumen dari Novanto. Sebab perkara Novanto belum masuk dalam pokok perkara atau ranah pembuktian materiil, namun masih sebatas pembuktian formil melalui mekanisme Praperadiian.
Praperadilan pertama yang dijalankan oleh Novanto sama sekali tidak berbicara tentang pembuktian pokok perkara, dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Pada Pasal 77 KUHAP menjelaskan bahwa objek dari Praperadilan bersifat Iimitatif, yakni untuk sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ujar dia.
“Pembuktian materiil tentang sebuah perkara korupsi hanya dapat dilihat ketika perkara tersebut sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor,” pungkasnya.

