JAKARTA, Bernas.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan lembaga terkait masih terus mengkaji strategi untuk mengatasi defisit keuangan. Harapannya solusi dan kebijakan yang baru bisa diterapkan dalam jangka panjang.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengungkapkan salah satu yang diwacanakan adalah pelibatan peserta BPJS mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk delapan jenis penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (katastropik). Delapan penyakit itu adalah kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, thalasemia, sirosis hati, leukimia, dan hemofilia.
Pihaknya menegaskan hal itu baru sekadar wacana dan belum masuk dalam proses pembahasan.
“Delapan itu masih dalam referensi akademik, jadi belum masuk dalam proses pembahasan lebih lanjut. Tentunya itu harus dibahas lebih komprehensif di lintas kelembagaan. Itu perlu proses kan untuk melakukan assessment dan simulasi,” terangnya pada Senin (27/11/17).
Nopi menjelaskan alternatif mekanisme yang dibahas merujuk pada praktik pembiayaan program jaminan sosial di negara-negara lain yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun.
Indonesia bisa belajar tentang hal itu. Ada tiga pilihan untuk memperbaiki kondisi BPJS kesehatan, yakni menaikkan iuran, mengurangi benefit, atau pemerintah menyiapkan dana tambahan untuk menutup kekurangan iuran.
Ia pun memastikan, BPJS Kesehatan tidak akan mengambil pilihan pertama dan kedua, sebab bisa membebani masyarakat lagi. Menurutnya, ada rencana untuk mengkaji berbagai potensi-potensi untuk pembiayaan BPJS Kesehatan.
Pihaknya juga menjamin program BPJS Kesehatan yang sudah berjalan akan tetap dibiayai 100 persen tanpa pengecualian.
“Untuk jangka panjang, tentunya kami mengkaji potensi-potensi baik dari sisi pendapatan maupun penerimaan tadi bisa kami optimalkan. Apakah nanti pembiayaan yang ditanggung pemerintah itu di-sharing dengan pemerintah daerah, apakah masuk dalam variabel pajak dosa rokok misalnya,” papar Nopi.

