Urgensi Lembaga Anti Korupsi dan Pembagunan Ekonomi

Bernas.ID – Hadirnya Detasemen khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di ruang publik, membuat Densus Tipikor layaknya Instansi yang ditakuti sekaligus membantu instansi-instansi yang lain yang mendukung untuk memeranggi kasus korupsi. Apa itu Densus Tipikor? Untuk itu perlu diketahui peran dan fungsinya di negeri ini.

Kenapa Densus tipikor akhir-akhir ini disuguhkan Polri untuk melakukan pemberantasan korupsi?

Apa karena peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebagai instansi pemberantasan korupsi ini sudah menipis nyalinya untuk memberantas korupsi, ataukah Densus Tipikor ini ingin mengimbangin KPK dalam hal perannya untuk menagkap para maling kelas “kakap” di negara ini?

Tentu waktu yang akan menjawabnya nanti.

Untuk melawan kejahatan berjamaah itu, kita perlu bergandengan tangan untuk melawannya.

Hadirnya sabar pungli untuk melakukan tangkap tangan kasus korupsi kelas “cebong” perlu kita apresiasi.

Alasannya karena korupsi tingkat atas pasti awalnya itu dari tingkat yang lebih kecil.

Delema publik pada penegak Hukum terbesar seperti (Mahkamah Konstitusi) MK dan Mahkamah Agung (MA) yang mana oknumnya pernah terjerat kasus korupsi, itu tidaklah terlepas dari kasus suap yang sudah menjadi hal yang lumrah di sekitar kehidupan kita.

Inilah penyakit kronis berkedok korupsi yang mudah menular bak penyakit koreng.

Korupsi tak hanya di lingkungan yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Tak sedikit kepala daerah dan kepala desa yang masuk jeruji penjara akibat kasus korupsi. Apa gerangan yang terjadi di tanah air kita Indonesia ini?

Pemerintah selayaknya berani dan berkomitmen tuk membenahi permasalahan korupsi yang sudah merambah sampai ke penjuru daerah melalui sebuah regulasi yang baru tentang pola dan mekanisme pemilihan pemimpin kepala daerah.

Sehingga untuk menjadi pemimpin kepala daerah tak harus bermodal uang besar tetapi lebih pada kompetensi dan perlu mempunyai kredibilitas, integritas bagi para calon kepala daerah 2018 nanti.

Di sisi lain, pemanfaatan dana desa yang tidak merata dan tidak terlihat hasil pembagunannya, mengindikasikan bahwa kepala desa itu bisa juga terlibat dalam pusaran menyelewengkan dana desanya. Banyaknya aparat daerah yang sudah tertangkap oleh KPK itu ternyata membuat kepala daerah lainnya menjadi takut untuk melakukan korupsi maupun kolusi.

Namun, korupsi tetap tumbuh di negeri ini hingga ke pelosok negeri. Kini efek jera para koruptor tak lagi ditakuti karena penjara ibarat kontrakan mahasiswa.

Itu pun fasilitas dan lamanya di penjara bisa ditawar dengan hitungan harga yang harus dikasih.

Pertanyaanya ialah sampai kapan negeri kita seperti ini?

Hukum dan jabatan sudah bisa dibeli. Selama hal seperti ini masih terjadi, sulit untuk menekan kasus korupsi yang ada di tubuh birokrasi ini. Selama kekuatan birokrasi tak bisa diimbanggi oleh kekuatan politik (DPR, DPRD, LSM, dan lainnya), sulit untuk membersihkan korupsi di tubuh birokrasi.

Selain itu,  belum optimalnya budaya anti korupsi dan pendidikan yang menolak korupsi di negara ini menjadikan kinerja KPK perlu mendapat dukungan dari segala lini termasuk hadirnya Densus Tipikor sebagai lembaga anti korupsi.

Suap dan pungli sudah saatnya disudahi di negeri ini dengan menolak budaya suap menyuap di setiap sektor dan lini.

Untuk akhir tahun 2017 nanti para birokrat perlu melakukan refleksi untuk berbenah dan bersih-bersih korupsi pada tahun baru nanti, salah satu caranya ialah membuat regulasi untuk menjert para koruptor supaya nantinya “kapok” tidak mengulanggi lagi.

Karena korupsi sudah memberantas hak-hak masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Korupsi, seperi petuah dari Kh. Abdurrohman Wahid (Gus Dur), “Negeri ini akan hancur karena bencana atau perbedaan. Negeri ini mudah hancur karena moral bejat atau korupsi”.

Korupsi selalu ada di setiap bulan dan tahun. Hal itu terjadi karena pegiat anti korupsi kurang cerdik ketimbang para koruptornya.

Atau karena masyarakat sudah menganggap lumrah adanya korupsi di negeri ini meski adanya lembaga anti korupsi.

Untuk merawat kemerdekaan dan kesejahteraan salah satunya harus bergandeng tangan melawan korupsi, yang telah mencuri uang rakyat yang selama ini menbuat rakyat tidak menjadi sejahtera.

Untuk itu, pemerintah tidak boleh mengempis dan harus berani untuk merobohkan pondasi-pondasi korupsi yang menghambat jalannya pembangunan ekonomi di negeri ini. Semoga