JAKARTA, Bernas.id – Tersangka kasus penyelewengan anggaran pengadaan KTP elektronik, Setya Novanto didorong untuk membuka pejabat-pejabat negara yang menerima uang KTP elektronik.
“Saya rasa untuk memperingan hukuman Setnov, jangan mau menanggung sendiri ya dalam kasus korupsi e-KTP, tapi harus berani membuka semua yang terlibat dalam kasus korupsi e- KTP tentu saja yang terima uangnya,” tegas Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono, kepada redaksi Bernas.id, Selasa (21/11/2017).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengarah untuk menjadikan Setnov sebagai Justice Collaborator. Pasalnya, KPK masih fokus pada proses pemeriksaan.
“Saya kira belum sampai ke sana, karena proses pemeriksaan sebagai tersangka baru dilakukan kemarin,” kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin malam (20/11).
Febri mengatakan, semua permohonan JC akan sangat dihargai KPK. Namun, permohonan tersebut memiliki konsekuensi lebih lanjut dalam proses penanganan perkara.
“Tentu saja sepanjang keterangannya memang benar, dan mengungkap aktor utama dalam perkara korupsi,” pungkasnya.
KPK menahan Novanto sejak Minggu malam (19/11).
Ketua umum Golkar itu ditahan selama dua puluh hari ke depan hingga 6 Desember 2017. Penahanan itu terkait dengan tindak pidana korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara sampai Rp 2,3 triliun.

