Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Tahan Setnov, Independensi KPK Dipertanyakan Soal Pelindo 2

Oleh: Redaksi Bernas•20 November 2017
Tahan Setnov, Independensi KPK Dipertanyakan Soal Pelindo 2
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Dengan di tahannya tersangka kasus dugaan penyelewengan pengadaan KTP elektronik Setya Novanto oleh KPK berakhir sudah isu kalau Komisi Pemberantasan Korupsi at..."

🗓️ Dipublikasikan pada 20 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Dengan di tahannya tersangka kasus dugaan penyelewengan pengadaan KTP elektronik Setya Novanto atau Setnov oleh KPK, berakhir sudah isu kalau Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu dalam tekanan. Karena selama ini tidak langsung menahan Setnov. 

“Tapi Saya masih belum percaya seratus persen sama independensi KPK, yang tak kunjung menahan mantan Dirut Pelindo 2 yang sudah jadi tersangka dan kalah di prapid dalam kasus Korupsi Pengadaan Mobil Crane,” ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono, dalam pesan singkat yang diterima redaksi Bernas.id, Selasa (21/11/2017).

Yang jelas Golkar, sambung Arief, baru saja terlepas dari persepsi negatif, dengan ditahannya Setnov juga melegakan Joko Widodo yang sudah diusung oleh Golkar sebagai Capres 2019, dengan demikian beban diusung oleh Ketum Parpol yang bermasalah sudah tidak ada lagi. 

“Makanya waktu ditanyakan tentang Setnov yang masih di rawat di RS Cipto, terkesan Joko Widodo senang dan mendesak Setnov untuk ikuti proses hukum saja,” jelasnya.

Lanjutnya, citra politik Indonesia dengan merujuk pada kasus Korupsi e- KTP, masyarakat makin tahu kalau di era SBY memerintah merupakan era perampokan besar besaran uang rakyat, mulai dari kasus Century, Hambalang, dan e- KTP dan banyak lagi.

“Dan tentu masyarakat bisa jadi akan semakin pesimis, dengan dipertontonkan maraknya korupsi yang dilakukan oleh elit politik dan pejabat negara,” jelasnya.

“Nah, di era Joko Widodo juga akan seperti era SBY nantinya, coba sudah berapa banyak anggota DPR Dan Bupati serta pejabat di kementerian yang kena OTT,” tambahnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram