Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Dua Regulasi Disiapkan OJK Akhir Tahun 2017

Oleh: Redaksi Bernas•17 November 2017
Dua Regulasi Disiapkan OJK  Akhir Tahun 2017
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Dua regulasi terkait pasar modal di akhir tahun ini akan dipersiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi payung hukum yang juga memperkaya produk pasar..."

🗓️ Dipublikasikan pada 17 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Dua regulasi terkait pasar modal, di akhir tahun ini akan dipersiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi payung hukum yang juga memperkaya produk pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen menjelaskan, dikeluarkannya dua regulasi, yaitu obligasi berwawasan lingkungan (green bond) dan obligasi daerah (municipal bond), khusus terkait green bond, regulasi ini lahir karena adanya kesadaran yang tinggi akan keberpihakan lingkungan.

“Kenapa diciptakan, karena ada kebutuhan, ada protokol inisiatif internasional di seluruh dunia punya kesadaran lebih tinggi, bumi ini harus dijaga,” kata Hoesen di Jakarta.

Hoesen menilai, saat ini banyak investor mencari produk yang lahir dari kegiatan yang berwawasan lingkungan, sehingga permintaan produk saat ini lebih dikendalikan oleh investor.

“Ada kebutuhan investor yang menekan pelaku bisnis itu. Kalau mau fund rising, kalau saya jual instrumen saya, produk saya harus ada yang pembeli. Sekarang lebih di-drive pembeli green bond itu,” tuturnya.

Hoesen  menjelaskan, dengan produk investasi syariah, penerbitan green bond nantinya ada semacam ketentuan sertifikasi.

Sementara terkait obligasi daerah, pembahasannya sudah cukup lama, dan regulasi obligasi sendiri terganjal masalah auditor.

“Karena dulu kalau municipal itu auditnya siapa sih, diskusinya panjang. Peraturan pasar modal maunya akuntan publik yang tercatat di pasar modal. Sementara pemerintah daerah, pemerintah pusat subject to audit oleh BPK,” ungkapnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram