BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kemensos Perkuat Pendataan Penerima Bantuan Sosial

Kementrian Sosial terus mencari solusi untuk memperkuat basis data penerima bantuan social salah satunya dengan merangkul Badan Koordinasi Penanaman Modal...

Kamis, 16 November 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 15 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mencari solusi untuk memperkuat basis data penerima bantuan sosial, salah satunya dengan merangkul Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dengan kerjasama ini, nantinya BKPM akan mempersiapkan Proyek Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN), yang mampu membantu penerimaan bantuan sosial dengan total investasi proyek mencapai Rp 1,48 triliun yang meliputi biaya pengembangan SKSTN dan Biaya penyediaan ruang kerja sebesar Rp 1.139,8 miliar serta biaya pengadaan Ruang Operasional Pusdatin Rp 346 miliar.

“Sekarang sudah bagus, kita ingin lebih bagus lagi. Sehingga kualitas data penerima bantuan itu makin bagus. By name dan by address,” ungkap Sekjen Kementerian Sosial, Harry Z.

Soerati di Kantor BKPM Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Nantinya dengan proyek tersebut akan ditawarkan untuk dikerjakan oleh swasta dalam skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

“Ingin perluas ini bisa dibantu oleh investor. Kami coba untuk cari solusi dari segi pembiayaan, APBN kita kan terbatas kan. Kita lagi cari satu bentuk self financing,” jelas Harry.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM, Heldy Putra menjelaskan investor yang mengerjakan proyek ini akan dibayar melalui mekanisme availability payment.

Yakni pembayaran dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu yang telah disepakati.

“Bedanya apa kalau tidak pakai skema KPBU, Pemerintah harus siap dana yang besar di muka. Dengan adanya ini, Pemerintah bisa bayar kepada investor secara berkala 15 sampai 20 tahun,” kata Heldy.

Tag:#kemensos#bantuan sosial#pendataan penerima#basis data#bpkm#data terpadu

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan