Bernas.id ? Setelah dilakukan survei nasional kontroversial yang berlangsung dua bulan, akhirnya Australia menyatakan 'ya' untuk legalitas pernikahan sesama jenis.
Hasil survey yang dirilis pada Rabu 15 November 2017 pagi waktu setempat, mengungkap bahwa 61 persen responden penduduk Australia mengizinkan dilakukannya pernikahan sesama jenis, dan hanya 38 persen yang menolak.
Survei tersebut diikuti oleh 12,7 orang atau 79,5 persen dari populasi Australia.
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan, dirinya sangat gembira melihat hasil tersebut. Ia pun menyerukan agar pernikahan sesama jenis dilegalkan sebelum Natal 2017.
“Mereka memilih 'ya' untuk keadilan, mereka memilih 'ya' untuk komitmen, mereka memilih 'ya' untuk cinta.
Dan sekarang terserah kita di Parlemen Australia untuk melanjutkannya,” ujar Turnbull kepada awak media di Canberra, seperti diberitakan CNN, Rabu (15/11/2017).
Para pemangku kepentingan diperkirakan mulai membahas secara spesifik tentang rancangan undang-undang pernikahan sesama jenis pada pekan ini.
Baca juga Gereja di Norwegia Sepakati Liturgi Baru untuk Pernikahan Sejenis
Terlepas dari hasil survei tersebut, politisi konservatif di Parlemen Australia bersiap menghadapi legalisasi pernikahan sesama jenis.
Sebagian besar warga Australia telah lama mendukung pernikahan sesama jenis. Tetapi, pemerintah ingin mempertahankan peraturan tradisional dalam undang-undang.
Baca juga Geger, Pertama Kali, Pasangan Gay Muslim Menikah di Inggris!
Pada 2015 di bawah tekanan kaum moderat di Partai Liberalnya, perdana menteri saat itu, Tony Abbott, mengumumkan bahwa akan ada pemungutan suara nasional untuk memutuskan apakah pernikahan sesama jenis harus diatur oleh undang-undang.
Namun, Abbott tak dapat memperoleh dana untuk mengadakan plebisit atau pemungutan suara nasional setelah Senat Australia memblokir undang-undang sebanyak dua kali.
Pengganti Abbott, Turnbill, mengumumkan pada Agustus 2017 untuk diadakannya pemungutan suara nasional. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pendanaan, karena survei dijalankan oleh Australian Bureau of Statistics, yang tak perlu meminta persetujuan parlemen.
Pemungutan suara itu dibuka pada 12 September dan warga Australia yang telah mendaftar, memiliki waktu hingga 7 November untuk mengembalikan survei mereka.