JAKARTA, Bernas.id – Kabar mengejutkan disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang memastikan bahwa Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum (Sipol KPU) baik yang sudah didaftarkan maupun yang belum, tetap dinyatakan legal.
“Sistem KPU legal. Jadi meskipun tidak didaftarkan bukan berarti sistemnya ilegal. Ilegal atau tidaknya itu berkaitan dengan ada atau tidak mekanisme yang tak sesuai dengan softwarenya, dan itu hanya bisa diketahui lewat audit forensik digital,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers di Kominfo, Jakarta, Selasa (14/11).
Samuel mengatakan bahwa, setiap sistem informasi elektronik milik lembaga negara tetap merupakan sistem yang legal sekalipun belum didaftarkan ke Kominfo, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, setiap sistem elektronik berkenaan pelayanan publik wajib didaftarkan.
?Setiap instansi memang tidak dikenakan sanksi jika tidak mendaftarkan sistemnya.
Tetapi, Kominfo tidak bisa memberikan bantuan jika di kemudian hari terdapat masalah atas sistem tersebut.
Semua penyelenggara negara harus mendaftarkan sistemnya, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa membantu mereka,” papar Samuel.
Bahkan dirinya menjelaskan, salah satu fungsi pendaftaran sistem informasi elektronik bertujuan agar pemerintah dapat membuat pemetaan sistem elektronik seluruh penyelenggara Negara termasuk KPU.
?Kami telah bertemu dengan KPU untuk membicarakan persoalan ini, dan dalam waktu dekat KPU akan mendaftarkan SIPOL ke Kominfo. Namun kami berharap, bagi pihak yang belum mendaftarkan bukan berarti sistemnya ilegal, namun keamanannya menjadi tanggung jawab mereka, dan mereka yang belum mendaftar kami imbau untuk segera mendaftar,” tuturnya.
Sebelumnya partai-partai yang tidak lolos seleksi administrasi di KPU menggugat Sipol KPU ke Bawaslu, mereka menyatakan Sipol merugikan partai karena kerap terjadi masalah secara sistem.
Belakangan diketahui, KPU belum mendaftarkan Sipol-nya Ke Kominfo.
Namun demikian Kominfo menekankan Sipol tetap legal.

