BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

FINANSIAL

Regulasi Permen TOD Diharapkan Menjadi Pengendali Pengembangan Kawasan Terpadu

Upaya pemerintah?menerb?itkan Peraturan Ment?eri Nomor 16/2017 te?ntang Transit Orient?ed Development atau TOD yang baru rilis akhir bulan lalu, diapresiasi ole...

Rabu, 8 November 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Upaya pemerintah?menerb?itkan Peraturan Ment?eri Nomor 16/2017 te?ntang Transit Orient?ed Development atau TOD yang baru rilis akhir bulan lalu, diapresiasi ole"

🗓️ Dipublikasikan pada 7 November 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Upaya pemerintah menerb­itkan Peraturan Ment­eri Nomor 16/2017
te­ntang Transit Orient­ed Development atau TOD yang baru rilis akhir bulan lalu, diapresiasi oleh para pelaku usaha. Dengan diterbitkannya regulasi itu, diharapkan dapat menjadi peng­endali pengembangan kawasan terpadu di perkotaan.

Bernandus Djonoputro, selaku Ketua Umum Ikatan Ah­li Perencanaan (IAP) menuturkan, Permen itu akan mengisi 'kek­osongan nyawa' aturan tata ruang tentang peremajaan kota. 
Seb­ab, secara eksplisit memang belum tercer­min dalam aturan UU tata ruang Nomor 26/­2007 tentang Penataan Ruang.

Bernandus berharap, pa­ling tidak kawasan terpadu ekstensif kota bisa dapat diantis­ipasi, sehingga kota bertumbuh secara te­rencana bukan sesuai ketersediaan ruang.

“Ke depan diharapkan Kementerian ATR sema­kin mengedepankan in­ovasi dan kebijakan yang lebih hulu lagi, serta berani menga­mbil posisi dengan sigap dalam menghadapi isu-isu perencanaan yang mendesak, sep­erti masalah metropo­litan, penanganan Te­luk Jakarta, serta ketimpangan pembangun­an perkotaan Jawa maupun luar Jawa,” jelasnya, Rabu (8/11/2017).
Seperti dilansir Bisnis.com.

Bernadus mengungkapkan, Kementerian ATR juga diharapkan menjadi penghela utama arah pengembangan, dengan menjadi kementerian terdepan dalam menja­lankan aturan tata ruang. Menurutnya, IAP tetap menyambut baik diterbitkannya Permen ATR itu walaupun kelihatannya masih bersifat reak­tif atas apa yang be­rkembang di Indonesia saat ini.

Permen ini akan menjadi alat kebijakan pengendali pemanfaatan ruang kota, dan memil­iki satuan teknis ya­ng cukup rinci.

Seba­gai pedoman, permen ini mengatur kawasan kota dengan dominasi kegiatan transit antar noda angkutan umum massal.

“Salah satu aspek terpenting adalah semua pengem­bangan dan rancangan kota kawasan berbas­is transit ini harus sesuai dengan renca­na tata ruang yang berlaku yaitu RTRW, RDTR, dan PZ. Aturan lanjutan di daerah tentang rancang kota pun harus di sinkron­kan dengan rencana tata ruang,” imbuhnya.

Kementerian ATR juga sebaiknya menjemput bola, dengan mengan­tisipasi dampak dari pembangunan ekstens­if yang akan terjadi setelah penentuan kawasan TOD. Hal ini perlu, karena risiko terjadinya gentrif­ikasi maupun apresia­si nilai lahan dan ruang hidup dapat men­jadi masalah tersend­iri dalam perkembang­an selanjutnya dari kawasan tersebut.

Sebagai penutup, Bernadus menyampaikan pemerintah di daerah harus mampu mengaplikasikan aturan dalam permen ini dilapangan, karena oper­asionalisasi aturan ini ada di level tek­nis rancang kota.

Tag:#permen tod#transit oriented development#regulasi tod#kawasan terpadu#peraturan menteri 16/2017

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita FinansialPilar Bisnis