Bernas.id – Tahun 2015 lalu, sebagian daerah sudah melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan pada 15 Febuari 2017 telah diadakan yang kedua kalinya. Lalu, dilanjutkan pada 2018 nanti sebagai ketiga kalinya. Pilkada serentak ini senapas dengan kandungan UUD 1945 pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga berhak untuk memajukan dirinya demi memperjuangkan haknya secara kolektif, dengan tujuan untuk membagun masyarakat, bangsa dan negara.
Melihat geliat perilaku pemilih menjelang pilkada 2018 nanti, peran masyarakat di daerah sudah sangatlah antusias sekali.
Pasalnya, kondisinya sudah mulai memanas di daeran-daerah pemilihan.
Selain itu, berita-berita yang berhubungan denagn politik Pilkada dan lainnya telah membanjiri media bak menghujat atau menggosip para calon kepala darah dengan tujuan untuk memengaruhi pemilihnya.
Dinamika politik antar partai dan bakal calon Kepala Daerah menjadi pusat pembahasan dalam media.
Demokrasi yang menjadi pusat gagasan dan visi harus dijaga, jangan sampai ada ?cukong-cukong? atau kepentingan asing yang menjadi benalu di pemerintahan daerah mendatang nanti.
Momentum pesta demokrasi daerah kali ini, diharapkan bisa merubah wajah politik lokal lama yang banyak kasus seperti ketidaknetralan, manipulasi data, politik uang (money politic), pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pemenangan pilkada. selain itu, konsolidasi demokrasi dalam pilkada nanti harus bisa berjalan dengan tertib dan efisien, menjadi pilkada yang baik, humanis dan santun sebagaimana budaya Indonesia yakni, pancasila dan bhineka tunggal ika.
Kita juga berharap Kepala Daerah kedepan nanti, bisa menjawab tantangan zaman ke depan dan bisa memperbaiki birokrasi yang carut marut ini. Sebagaimana birokrasi yang dicita-citakan Marx Weber, yang bercirikan mampu bekerja secara efisien, efektif, rasional, profesional dan berorientsi publik, sehingga rakyat bisa merasakan hasilnya. Sebelum memilih kepala daerah baru nanti, kita harus melihat track record, kualitas, kapasitas dan visi yang dibawanya untuk pembangunan menuju Indonesia baru.
Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pemerintah mendatang di antaranya adalah penciptaan lapangan kerja, kebijakan energi, Infrastruktur dan Hukum yang berpihak pada rakyat kecil.
Mengingat founding father republik Indonesia yaitu Soekarno, yang menuangkan gagasannya dalam risalahnya yang monumental berjudul Ke Arah Indonesia Merdeka, mengatakan bahwa urusan politik, pendidikan, diplomasi, pekerjaan, budaya, seni, ekonomi dan urusan apa saja, haruslah di bawah kekuasaan tertinggi dari rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya dan ikut andil dalam kebijakan untuk kemakmuran bersama.
Oleh karena itu, mekanisme pilkada serentak ini adalah bentuk konsolidasi demokrasi daerah untuk mengefisienkan anggaran politik pada pilkada yang sangat mahal. Melalui pemilihan serentak ini, sosok kandidat yang terpilih nanti pun bisa terukur kepemimpinannya di daerah masing-masing, sehingga bisa menjadi agen pemimpin bangsa untuk masa depan.
Untuk itu, plus minus sang figur yang maju menjadi kepala daerah nanti, perlu kita ketahui seluk beluknya, baik rekam jejak, akseptabilitas, kapabilitas dan integritas serta kepiawaiannya dalam mengendalikan birokrasi dan pelayanan publik di daerah.
Sebab, kini masyarakat mengalami dilema terhadap institusi partai politik (parpol) yang konon sebagai laboratorium pengkaderan pemimpin politik yang baik.
Namun, realitasnya banyak parpol yang cenderung berpikir pragmatis dan korup saat kadernya sudah menduduki jabatan tinggi kekuasaan.
Karena itu, di tengah maraknya pemimpin kita yang tersangkut masalah korupsi, kolusi dan nepotisme, kita harus cerdas memilih pemimpin yang mempunyai visi misi luhur.
Terdapat tiga elemen pemimpin masa depan yang setidaknya perlu kita ketahui. Pertama, pemimpin yang komunikatif dan populis untuk masyarakatnya.
Kedua, pemimpin profesional, yang selalu mendengarkan keluh kesah ataupun kritik dan saran demi pembagunan daerah yang sejahtera.
Ketiga, pemimpin yang bersih, jujur, adil dan tidak tersangkut masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, marilah kita memilih pemimpin yang baik.
Jangan sampai golput karena suara kita menentukan masa depan bangsa.
Untuk itu, kepala daerah mendatang harus berdaulat dan mempunyai jiwa nasionalisme dan negarawan. Sukses tidaknya pemilu di daerah nanti akan membawa perubahan bangsa tercinta ini dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Jangan salah memilih karena sukses tidaknya negeri ini ada di tangan kita semua.
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Pilkada Sebentar Lagi! Sudah Siapkah Memilih Pemimpin Masa Depan??
Bernas id Tahun 2015 lalu sebagian daerah sudah melakukan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada serentak dan pada 15 Febuari 2017 telah diadakan yang kedua kalinya...
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




