JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi kritik dari berbagai pihak soal kewenangan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) tanpa melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU tentang Ormas.
Mendagri Tjahjo menegaskan ketentuan tersebut tidak serta merta akan membuat pemerintah bertindak sewenang-wenang terhadap ormas atau otoriter. Keputusan pemerintah untuk mencabut izin ormas, katanya, sudah melalui proses pengkajian yang panjang di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.
“Surat pencabutan dari pemerintah. Bisa Kemendagri, bisa Kemenkumham.
Tapi kami putuskan tak mendadak, rapat berbulan-bulan di Kemenko Polhukam,” imbuh Tjahjo di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (30/10/17).
Pihaknya menegaskan, secara prinsip pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) pencabutan suatu ormas apabila melanggar ketentuan. Kendati demikian, Tjahjo menolak jika hal itu dipandang sebagai ketentuan yang otoriter.
“Diskresi di pemerintah, tapi tidak otoriter karena ada prosesnya,” tegas Tjahjo.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat bersama DPP dan Fraksi Demokrat untuk membahas usulan revisi UU Ormas yang baru saja diundangkan. SBY mengakui saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, ia dan Jokowi membahas peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 Ormas yang baru saja diundangkan.
SBY saat itu menyampaikan kepada Jokowi bahwa UU tersebut harus segera direvisi karena berpotensi membuat pemerintah bertindak sewenang-wenang terhadap Ormas.
Salah satu poin yang perlu direvisi adalah harus ada proses pengadilan yang ditempuh dalam proses pembubaran ormas agar berlangsung terukur, objektif, dan tidak sewenang-wenang.

