JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku tidak bisa bekerja maksimal membuat KTP elektronik atau e-KTP karena ada 68 pejabat Kemendagri yang ikut diperiksa KPK. Mereka diperiksa KPK terkait kasus korupsi e-KTP.
“Selama 1,5 tahun staf saya harus bolak-balik diperiksa 7-8 jam. Pekerjaan jadi terganggu,” ungkap Tjahjo usai kuliah umum di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Kamis (27/10/17).
Meski mengalami kendala, Tjahjo bersyukur karena pengadaan blangko e-KTP sudah diselesaikan tahun 2017 ini.
Ada 7,8 juta e-KTP yang sudah dicetak dan siap dibagikan ke berbagai wilayah. Namun, soal pendistribusiannya tidak bisa langsung seluruhnya karena butuh waktu dan tenaga.
“Enggak mungkin langsung, harus bertahap. 1 juta dulu kita bagi,” kata Tjahjo.
Selain itu, Mendagri juga mengakui ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan e-KTP dengan alasan kehabisan blangko.
“Pengakuan staf saya, pembagian blanko itu sudah dilakukan bertahap ke semua daerah. Memang ada beberapa daerah yang terganggu karena servernya rusak, mungkin modem atau komputernya rusak,” ungkapnya.
Meski ada masalah pengadaan e-KTP, Mendagri meminta masyarakat bersabar dan proaktif terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di daerahnya masing-masing.

