Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Bisa Panggil Paksa, Pansus di DPR Ingin Dalami Ini dari Sekjen KPK dan Tim Labuksi

Oleh: Redaksi Bernas•25 Oktober 2017
Bisa Panggil Paksa, Pansus di DPR Ingin Dalami Ini dari Sekjen KPK dan Tim Labuksi
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang Sekretariat Jenderal KPK dan Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan..."

🗓️ Dipublikasikan pada 25 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang Sekretariat Jenderal KPK dan Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Kamis (26/10/17) siang.

Menurut Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa ada  beberapa hal yang akan didalami dari Sekjen KPK.

“Kami ingin mendalami lebih jauh. Jangan sampai ada sebuah proses yang pada akhirnya bisa cacat atau batal demi hukum karena cara pengangkatan, pemberhentian sampai pensiunnya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Agun Gunandjar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/17).

Rencananya, rapat bersama Sekjen KPK dijadwalkan pukul 10.00 WIB dan rapat bersama Labuksi dijadwalkan pukul 14.00 WIB. Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Eddy Kusuma Wijaya menambahkan pihaknya masih ingin mendalami soal rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rupbasan).

“Labuksi itu kalau di KUHAP kan Rupbasan.

Rupbasan sudah ada tapi tidak semua barang sitaan KPK masuk ke Rupbasan,” terangnya.

Pansus KPK di DPR memperkirakan ada barang siataan yang belum tercatat baik seperti tanah dan bangunan. Ada dugaan penyelewengan yang dilakukan KPK dalam menyimpan barang sitaan. Lebih lanjut, soal kemungkinan KPK tidak akan hadir seperti undangan-undangan sebelumnya, Eddy pun tidak mempermasalahkannya.

Sehingga pada pemanggilan ketiga nanti DPR bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap KPK.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram