JAKARTA, Bernas.id ? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi undang-undang. Rapat paripurna digelar Selasa (24/10/17).
Perppu Ormas ini dibahas oleh Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyampaikan pandangan mini fraksi yang dilaksanakan pada Senin (23/10/17) kemarin menjadi masukan bagi DPR untuk melanjutkan pembahasan Perppu Ormas di rapat paripurna hari ini.
“Jadi ini diadakan paripurna untuk pengambilan keputusan tentang Perppu Ormas yang sudah dibahas di Komisi II,” ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/17).
Baca Juga Mendagri: Mau Revisi Perppu Ormas Oke, Pancasila Sudah Final
Amali mengharapkan pengambilan keputusan berlangsung secara musyawarah-mufakat.
Apabila tidak ditemukan kesepahaman, maka voting harus digelar agar keputusan tetap bisa diambil pada hari ini juga.
Hal ini mengingat Perppu Ormas harus segera diputuskan pengesahannya sebagai undang-undang dalam satu masa sidang.
Baca Juga Gerindra: Tak Ada Kegentingan Penerbitan Perppu Ormas, Revisi Dulu
Dalam internal Komisi II DPR RI, ada tujuh fraksi yang menerima Perppu Ormas, yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB, Hanura, Demokrat, dan Nasdem. Tiga di antaranya, yaitu PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar Perppu segera direvisi setelah diundangkan.
Sedangkan tiga fraksi yang dengan tegas menolak adanya Perppu Ormas adalah PKS, PAN, dan Gerindra.

