Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Hari Ini, Keputusan Pengesahan Perppu Ormas Jadi UU Harus Dilakukan

Oleh: Redaksi Bernas•23 Oktober 2017
Hari Ini, Keputusan Pengesahan Perppu Ormas Jadi UU Harus Dilakukan
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 T..."

🗓️ Dipublikasikan pada 23 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi undang-undang. Rapat paripurna digelar Selasa (24/10/17).

Perppu Ormas ini dibahas oleh Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyampaikan pandangan mini fraksi yang dilaksanakan pada Senin (23/10/17) kemarin menjadi masukan bagi DPR untuk melanjutkan pembahasan Perppu Ormas di rapat paripurna hari ini.

“Jadi ini diadakan paripurna untuk pengambilan keputusan tentang Perppu Ormas yang sudah dibahas di Komisi II,” ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/17).

Baca Juga Mendagri: Mau Revisi Perppu Ormas Oke, Pancasila Sudah Final

Amali mengharapkan pengambilan keputusan berlangsung secara musyawarah-mufakat.

Apabila  tidak ditemukan kesepahaman, maka voting harus digelar agar keputusan tetap bisa diambil pada hari ini juga.

Hal ini mengingat Perppu Ormas harus segera diputuskan pengesahannya sebagai undang-undang dalam satu masa sidang.

Baca Juga Gerindra: Tak Ada Kegentingan Penerbitan Perppu Ormas, Revisi Dulu

Dalam internal Komisi II DPR RI, ada tujuh fraksi yang menerima Perppu Ormas, yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB, Hanura, Demokrat, dan Nasdem. Tiga di antaranya, yaitu PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar Perppu segera direvisi setelah diundangkan.

Sedangkan tiga fraksi yang dengan tegas menolak adanya Perppu Ormas adalah PKS,  PAN, dan Gerindra.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram