JAKARTA, Bernas.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan sikap pemerintah terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Ia menegaskan apa pun yang menyangkut ideologi Pancasila wajib dipatuhi seluruh warga negara Indonesia.
“Yang pertama, kami sepakat pada rapat terdahulu bahwa ini agenda terakhir, pendapat terakhir masing-masing fraksi yang besok akan dilaporkan dalam paripurna. Dari lobi yang berkembang ada catatan fraksi, memungkinkan atau tidak perppu ini ada perubahan,” terang Mendagri Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/17).
Menurutnya, pihak pemerintah mementingkan musyawarah mufakat untuk penentuan ini.
Penerbitan Perppu Ormas adalah bentuk ketegasan dan komitmen dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kami dari pemerintah yang penting musyawarah mufakat dulu, apa pun ini menyangkut ideologi Pancasila, negara punya aturan, dan Pancasila itu komitmen bukan hanya pemerintah, tapi juga anggota DPR, seluruh fraksi-fraksi seluruh partai politik saya kira sudah komitmen dengan namanya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.
Baca Juga Setya Novanto: Saya Perintahkan Fraksi Golkar Dukung Perppu Ormas
Pembahasan Perppu Ormas di Komisi II DPR RI pun memiliki banyak catatan dan ada permintaan dari fraksi agar direvisi. Meski ada catatan, katanya, itu adalah hal yang sah sebab setiap fraksi memiliki kepentingan demi membangun sebuah demokrasi. Menurunya tidak masalah jika ada yang perlu direvisi tetapi bukan soal Pancasila.
“Lho, soal mau revisi oke, tapi apa dulu dong revisinya?
Oke saja kalau misalnya mengenai hukuman oke. Tapi yang sudah final ya Pancasila.
Jangan ada agenda lain di luar Pancasila, harus dicantumkan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu prinsip sudah final,” tegas Tjahjo.

