Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Meski Beda Suara, Anggota Komisi III Yakin Jokowi-JK Setuju Adanya Densus Tipikor

Oleh: Redaksi Bernas•18 Oktober 2017
Meski Beda Suara, Anggota Komisi III Yakin Jokowi-JK Setuju Adanya Densus Tipikor
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kusuma Wijaya meyakini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan setuju dengan pembentukan Detas..."

🗓️ Dipublikasikan pada 18 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kusuma Wijaya meyakini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan setuju dengan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat kabinet yang mengundang Polri, Kejaksaan Agung, Menko Polhukam, dan Menkumham.

“Kami kan sudah membahas, menganalisis, dan meneliti. Sedangkan mungkin Pak JK (Jusuf Kalla) belum tahu persis maksud dan tujuan Densus. Kalau sudah diterangkan seharusnya Pak JK akan mendukung,” ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/17).

Baca Juga Gerindra: Densus Tipikor Bisa Munculkan Masalah Baru

Menurutnya, keberadaan Densus penting untuk melokalisasi sumber daya Polri dalam memberantas korupsi.

Politisi PDIP itu mengungkapkan melalui Densus Tipikor negara bisa mengapresiasi tugas polisi yang telah memberantas korupsi dengan kenaikan gaji yang diusahakan setara dengan penyidik KPK. 

“Melihat niat Presiden, saya rasa setuju. Presiden kita sangat concern pemberantasan korupsi. Dia berkali-kali kumpulkan jaksa dan Polri seluruh Indonesia di Istana intuk reformasi menyeluruh dan mengeluarkan kebijakan saber pungli,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan tidak perlu membentuk Densus Tipikor dan cukup KPK saja yang bekerja memberantas korupsi.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram