BANDUNG, Bernas.id – Presiden Joko Widodo menepis bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas bersifat represif. Menurutnya, penyusunan Perppu Ormas dibuat secara demokratis.
“Represif itu kalau saya mau ini, kamu harus ini. Kan tidak seperti itu.
Semuanya bisa ditempuh. Kan bisa saja dibatalkan di DPR. Mekanisme politis.
Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UU.
Saya kira itu memberikan pendidikan kepada kita mana yang benar atau tidak benar,” ujar pria yang akrab disapa Jokowi saat bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Jamiyyah Persatuan Islam (Persis), di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10/17) petang.
Pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan dari salah satu anggota Ormas Islam Persis terkait Perppu Ormas oleh sebagian pihak dianggap represif. Presiden pun menegaskan kajian soal Perppu Ormas sudah lama dilakukan, salah satunya di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
“Kajian sudah lama.
Ada kajian di Menko Polhukam. Ada pengumpulan data-data. Semuanya baik data berupa video, buku-buku, tertulis.
Dari sana dilihat semuanya dari semua sudut keamanan, kebangsaan, ketatanegaraan,” terang Jokowi.
Di hadapan anggota hingga pengurus Persis, Presiden mengaku bahwa penyusunan Perppu Ormas dilakukan secara demokratis. Setelah diterbitkan pun, ia mempersilakan pihak-pihak yang ingin mengajukan judicial review Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, perppu tersebut sudah melalui proses perjalanan yang panjang untuk menampung saran dan masukan dari berbagai pihak.
DPR, dalam hal ini Komisi II melakukan pembahasan Perppu Ormas bersama sejumlah lembaga hingga tokoh agama.
Komisi II mengundang sejumlah ormas untuk didengarkan pendapatnya terkait Perppu ini.
Ormas keagamaan yang diundang adalah Nadhlatul Ulama, Persatuan Gereja Indonesia, Muhammadiyah, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

