JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution memastikan pemerintah sedang mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang merata di Tanah Air. Ada kebijakan program reforma agraria dan kehutanan sosial.
“Ini adalah kebijakan yang sangat tidak mudah diimplementasikan, meskipun reforma agraria dan kehutanan sosial itu baik untuk pemerataan,” ujar Darmin saat acara Capaian 3 Tahun Jokowi-JK di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (17/10/17).
Baca Juga Bagikan Sertifikat Tanah, Jokowi: Kalau Pinjam Uang ke Bank Dihitung Dulu
Darmin menjelaskan program tersebut menjadi salah satu modal bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Pasalnya, ada skema sertifikasi tanah rakyat yang bisa dijadikan modal.
Presiden Jokowi pun turun tangan membagikan sertikat tanah kepada rakyatnya di berbagai daerah.
“Sebagai gambaran sertifikasi tanah itu dulu setahun hanya 500, tahun ini ditetapkan 5 juta, tahun depan 7 juta, 2019 9 juta. Kalaupun misalnya tahun ini tidak sampai 5 juta kita akan push di 2018 di atas 7 juta, kalau selesai maka seluruh tanah milik rakyat ada sertifikasinya,” terangnya.
Bahkan program kehutanan sosial menjadi salah satu cara baru pemerintahan Jokowi-JK mengendalikan transmigrasi. Transmigrasi tidak hanya diberikan dana lalu menjalankan hidup seperti biasanya.
Tetapi masyarakat akan diberi kesempatan untuk mengelola lahan-lahan hutan milik negara secara berkelompok.
Selain itu, pemerintah siap menyediakan perusahaan yang menyerap hasil produksi masyarakat. Ada pula koperasi untuk masyarakat.
“Penanamannya juga kalau cabai ya cabai, sayur ya sayur, jagung ya jagung jadi bekerjanya kelompok, dengan begitu kita bisa memilih bibit yang baik,” ujar Darmin.
Menurutnya, pemerintah masih mengidentifikasi hutan produksi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menjalankan program perhutanan sosial, seperti di Jawa terdapat lahan Perhutani seluas 2,4 juta hektar.

