Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

Terkini
NASIONAL

Begini Cara Menko Polhukam Rapikan Pengadaan Senjata

Oleh: Redaksi Bernas•11 Oktober 2017
Begini Cara Menko Polhukam Rapikan Pengadaan Senjata
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan? (Menko Polhukam) Wiranto mengumpulkan sejumlah kementerian/lembaga terkait pengadaan dan pengguna senja..."

🗓️ Dipublikasikan pada 11 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  (Menko Polhukam) Wiranto mengumpulkan sejumlah kementerian/lembaga terkait pengadaan dan pengguna senjata untuk membentuk tim kajian.

Langkah ini untuk melihat aturan mana saja yang saling tumpang tindih. Pembentukan tim kajian ini sebagai upaya menyelesaikan polemik pengadaan senjata yang sempat ramai diperbincangkan dan diketahui masyarakat.

“Saya kumpulkan berbagai instansi, kementerian/lembaga yang terkait dengan penggunaan senjata api itu saya kumpulkan. Kemudian mereka saya minta untuk membuat satu tim kajian, untuk mengkaji kembali berbagai peraturan perundangan itu, terutama mengenai penggunaan senjata api,” terangnya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, (11/10/17).

Hasil dari tim kajian dari setiap kementerian atau lembaga nantinya akan dijadikan satu dan menjadi draf.

“Dan kita satukan dalam satu konsep draf yang mengatur penggunaan senjata api secara menyeluruh,” tegas Wiranto.

Ia menambahkan target waktu penyelesaian kajian adalah secepatnya.

Sebab, sudah ada ada instruksi untuk melakukan penertiban regulasi.

“Mudah-mudahan secepatnya. Tadi kan kita baru membentuk, tapi usaha ke arah itu pasti ada, karena kita secara maraton akan melakukan penertiban kembali regulasi-regulasi yang tumpang tindih. Tidak hanya senjata api, tapi juga hal-hal lain yang menyangkut bidang hukum,” ujarnya.

Rencananya, akan diterbitkan satu peraturan atau kebijakan terkait pengadaan senjata.

Sehingga tak ada lagi regulasi antar kementerian/lembaga yang tumpang tindih dan menimbulkan polemik.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram