JAKARTA, BERNAS.id – Pencanangan Program pembangunan infrastruktur sejuta rumah, oleh pemerintah dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai banyak respon positif.
Tidak hanya di kawasan perkotaan besar, pembangunan tersebut merambah hingga ke pulau di wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi Selatan.
Kalangan pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia atau REI Sulawesi Selatan (Sulsel), mengklaim telah merealisasikan pembangunan rumah tapak subsidi sebanyak 10.000 unit di daerah tersebut.
Realisasi unit yang diperuntukkan bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR itu sebagian besar terkonsentrasi pada daerah penyangga Makassar dalam kerangka Kawasan Mamminasata.
“Hingga kuartal ketiga ini, sudah sekitar 10.000 unit yang telah dibangun. Target kumulatif kami sebanyak 15.000 hingga akhir 2017,” papar Arief Mone selaku Ketua REI Sulsel, beberapa waktu lalu.
Secara komposisi, distribusi pembangunan unit rumah tapak subsidi tersebut terkonsentrasi di Wilayah Gowa, kemudian Maros serta Takalar, sedangkan selebihnya tersebar secara proporsional pada kabupaten/kota lainnya.
Arief menambahkan, pola pengembangan rumah tapak itu mengikuti pasar MBR yang relatif besar untuk Kawasan Mamminasata yang terdiri dari empat kabupaten/kota yakni Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa) serta Takalar.
Penyediaan rumah subsidi untuk Makassar sudah tidak memungkinkan, lantaran kapasitas lahan yang terbatas serta nilai lahan yang telah berada level yang sangat tinggi.
“Di sisi lain, kebutuhan rumah terus meningkat, sehingga sasaran lokasi mengarah ke daerah penyangga Makassar sebagai pusat perekonomian,” imbuhnya.
Dengan kondisi tersebut, pembangunan rumah tapak subsidi relatif agresif dilakukan pada daerah penyangga dengan mengacu pada ketersediaan serta harga lahan yang memenuhi skala perhitungan subsidi.
Selain itu, dari sisi sisi aksesibilitas juga terjangkau bagi sasaran MBR yang sebagian besar memiliki basis pekerjaan di Kota Makassar. Kendati demikian, sejumlah permasalahan masih kerap mengadang langkah agresif pengembang dalam penyediaan rumah talak subsidi.
“Mulai dari validasi maupun perizinan dari pemerintah daerah setempat.
Tetapi evaluasi internal juga kami lakukan, agar anggota asosiasi menjaga konsistensi taat aturan. Sehingga secara bersama mewujudkan penyediaan rumah, menekan backlog,” tutup Arief.