JAKARTA, Bernas.id ? Menko Polhukam Wiranto menjelaskan terkait munculnya polemik soal pengadaan senjata yang belakangan ramai dibicarakan. Menurutnya, penyebab polemik itu karena banyaknya aturan.
“Adanya banyak regulasi yang mengatur mengenai pengadaan senjata api yang telah diundangkan sejak 1948 sampai dengan tahun 2017, mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di berbagai institusi yang menggunakan senjata api,” kata Menko Polhukam Wiranto saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/17).
Mantan Panglima ABRI itu mengungkapkan ada empat undang-undang, satu Perppu, satu Instruksi Presiden yang mengatur tentang pengadaan senjata. Selain itu, ada pula satu surat keputusan dan empat peraturan setingkat menteri.
Karenanya, pemerintah akan mengkaji dan menata ulang seluruh regulasi untuk diterbitkan menjadi satu kebijakan tunggal.
“Maka segara akan dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang regulasi tesebut tentang pengaturan senjata api sampai kebijakan tunggal sehingga tidak membingungkan institusi yang memang menggunakan senjata api,” kata Wiranto.
Dia memandang berkembangnya situasi mengenai pembelian senjata oleh aparat keamanan merupakan upaya untuk memecah belah soliditas satuan keamanan negara. Padahal, pemerintah sangat membutuhkan soliditas aparat keamanan nasional, yakni TNI dam Polri dalam menghadapi ancaman negara.
Rapat koordinasi yang membahas pengadaan senjata ini dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menhan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnvian, perwakilan Pindad dan perwakilan Dirjen Bea dan Cukai.

