JAKARTA, Bernas.id ? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak ada aturan bahwa seorang menteri harus mundur dari jabatannya jika mau maju dalam Pilkada 2018. Namun, hal ini berbeda dengan sikap pemerintah yang mengharuskan menteri mundur dari jabatannya jika melakukan kampanye.
“Ya mesti kampanye kan, kalau kampanye ya keluar dari kabinet,” ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla di sela-sela kunjungannya meninjau venue Asian Games 2018, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/17).
“Ya otomatis kalau kampanye kan tidak boleh. Kalau Pak Basuki (Menteri PUPR) mau jadi gubernur di mana Jawa Tengah, ya harus keluar,” kata JK memberi contoh.
Sebelumnya, KPU juga menyebut tidak aturan seorang menteri harus mundur saat mengikuti Pilkada.
“Di undang-undang pilkada, hal tersebut (menteri harus mundur atau cuti) tidak diatur,” terang Komisoner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Perencanaan dan Data, Choirul Anam.
Selain itu, ia menambahkan bahwa aturan menteri yang akan maju sebagai calon kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, calon bupati atau wakilnya, wali kota atau wakil wali kota tidak diatur dalam PKPU No 3 Tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah.
Ditanya, apakah menteri harus mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah, Choirul mengatakan bahwa keputusan itu tergantung dari Presiden.
“Tergantung bagaimana atasan langsungnya saja (presiden). Apakah harus mundur atau cukup cuti kampanye, tergantung dari atasannya,” terang Choirul.

